NASA Ubah Aturan Artemis: Hanya Negara dengan 'Good Deal' yang Bisa Kirim Astronaut ke Bulan

NASA secara resmi mengubah pendekatan diplomasi luar angkasa dengan menetapkan syarat tegas bagi negara-negara penandatangan Artemis Accords yang ingin mengirim astronautnya ke Bulan. Administrator NASA Jared Isaacman menyatakan bahwa badan antariksa AS tidak lagi menerima kerja sama yang bersifat seremonial, melainkan hanya kesepakatan yang memberikan nilai strategis dan teknologi bagi misi Artemis.

Pernyataan ini muncul setelah Isaacman menilai bahwa upaya sebelumnya untuk menyenangkan semua pihak dalam kerangka Artemis Accords justru memperlambat laju program. "Kami hanya melakukan kesepakatan yang baik, dan kami belum selalu melakukannya," ujarnya, mengutip arahan langsung dari Presiden AS. Menurutnya, pendekatan baru yang lebih berorientasi bisnis ini telah menghasilkan kesepakatan konkret, terutama dengan Jepang dan Italia.

Jepang, melalui kesepakatan tahun 2024, akan mengirim dua astronautnya ke Bulan, salah satunya berpotensi ikut dalam misi Artemis IV yang akan menjadi pendaratan pertama sejak Apollo 17 pada Desember 1972. Sebagai imbalan, Jepang menyediakan lunar cruiser, kendaraan bertekanan yang mampu menampung astronaut hingga 30 hari perjalanan di permukaan Bulan. Berbeda dengan rover Apollo yang terbuka, kendaraan ini memungkinkan astronaut bekerja tanpa pakaian antariksa lengkap dan dapat beroperasi secara otonom.

Italia juga mendapatkan kursi astronaut untuk misi Artemis mendatang. Badan Antariksa Italia berkontribusi menyediakan habitat yang dapat mendukung dua astronaut selama 7 hingga 30 hari. Habitat tersebut dirancang memiliki roda sehingga dapat dipindahkan ke lokasi strategis di permukaan Bulan. Kedua negara ini menjadi model bagi negara lain yang ingin terlibat lebih dalam, tidak sekadar menandatangani perjanjian.

Sejumlah negara lain dinilai siap menyusul. Kanada, meski tengah bersitegang dengan AS, sudah memiliki astronaut Jeremy Hansen yang terbang mengelilingi Bulan dalam Artemis II. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia juga berpotensi mengirim astronaut jika mampu menawarkan teknologi atau pendanaan. Di Asia, India dan Korea Selatan memiliki program antariksa mandiri yang bisa diintegrasikan, sementara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki modal finansial dan teknologi. Israel juga disebut sebagai kandidat potensial.

Bagi negara yang tidak ingin bergantung pada NASA, opsi lain adalah bergabung dengan International Lunar Research Station (ILRS) yang dipimpin China. Pakistan, Mesir, dan Rusia telah menandatangani kerja sama tersebut. Namun, Rand Corporation memperingatkan bahwa aliansi dengan China membawa risiko spionase teknologi dan kontrol yang lebih terbatas atas hasil riset. India, dengan program Chandrayaan, menargetkan pendaratan astronautnya sendiri pada 2040, sedangkan Korea Selatan berencana membangun basis lunar pada 2045.

"Kami hanya melakukan kesepakatan yang baik, dan kami belum selalu melakukannya. Upaya menyenangkan semua pihak terkadang menjadi beban, bukan akselerator," tegas Isaacman.

Pergeseran paradigma ini juga membuka jalan bagi perusahaan swasta. SpaceX dan Blue Origin diperkirakan akan membangun infrastruktur transportasi komersial ke Bulan, sehingga suatu saat nanti organisasi atau individu tidak lagi memerlukan restu badan antariksa nasional untuk pergi ke sana. Era ekonomi Bulan yang sepenuhnya digerakkan pasar akan segera tiba.

Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran penting. Meskipun belum memiliki program antariksa berawak, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai mitra dalam rantai pasok teknologi pendukung, misalnya pengembangan material ringan untuk habitat atau sistem komunikasi. Namun, tanpa investasi riset yang serius dan kebijakan luar angkasa yang terintegrasi, peluang tersebut akan sulit diraih. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menjadi penonton atau mulai menyusun strategi untuk ikut dalam perlombaan menuju Bulan?