Ketua Komite China DPR AS Desak Fed Cabut Akses Hong Kong ke Fasilitas Likuiditas Dolar
Baca dalam 60 detik
- John Moolenaar, Ketua Select Committee on the CCP, mengirim surat ke The Fed agar meninjau ulang keanggotaan Hong Kong di FIMA repo facility.
- Langkah ini muncul saat Beijing gencar mempromosikan yuan dan menjadikan Hong Kong laboratorium arsitektur keuangan alternatif.
- Ekonom memperingatkan pembatasan akses justru berisiko melemahkan daya tarik dolar dan Surat Utang AS di pasar global.

Anggota Kongres dari Partai Republik, John Moolenaar, secara resmi meminta Federal Reserve mengevaluasi kembali hak akses Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ke Foreign and International Monetary Authorities (FIMA) Repo Facility. Surat yang dikirim pekan lalu dan diperoleh CNBC secara eksklusif itu menandai babak baru tekanan politik AS terhadap posisi Hong Kong dalam arsitektur keuangan global.
FIMA sendiri bukan instrumen biasa. Fasilitas ini memungkinkan bank sentral asing meminjam dolar dari The Fed dengan jaminan surat utang AS yang mereka pegang. Tujuannya mulia: mencegah pemerintah asing menjual Treasurys secara panik saat krisis, yang bisa memicu spiral penurunan harga. Hong Kong menjadi salah satu bank sentral pertama yang diberi akses pada 2020, ketika Fed menyebut wilayah itu "bisa menjadi template bagi yang lain".
Namun Moolenaar, yang memimpin Select Committee on the Chinese Communist Party, menilai lanskap telah berubah drastis. Dalam suratnya, ia menyoroti apa yang disebutnya sebagai "pembongkaran total otonomi hukum dan kelembagaan yang secara historis membedakan Hong Kong dari China daratan". Menurutnya, hak istimewa Hong Kong di bawah hukum AS tidak lagi memiliki dasar yang sama seperti era sebelum diberlakukannya undang-undang keamanan nasional.
Yang membuat permintaan ini sensitif adalah momentumnya. Beijing tengah gencar memposisikan yuan sebagai alternatif dolar, dan Hong Kong ditempatkan sebagai laboratorium utama. Gubernur PBOC Pan Gongsheng bahkan mengonfirmasi pada Juli bahwa Hong Kong menjadi pengguna perdana fasilitas pinjaman obligasi pemerintah China versi mereka. Bagi Moolenaar, ini bukan kebetulan: ia menuduh China berupaya "menyalin-tempel" sistem keuangan AS untuk kepentingannya sendiri.
"Fasilitas Federal Reserve sendiri tidak boleh menjadi peserta pasif dalam proses itu, juga tidak boleh Partai Komunis China diizinkan menyalin dan menempel sistem AS untuk keperluan mereka," tulis Moolenaar dalam suratnya.
Meski demikian, dampak finansial langsung dari pembatasan ini relatif kecil. Data Fed menunjukkan tidak ada satu pun bank sentral yang menggunakan FIMA per Rabu lalu, dan Hong Kong terakhir menarik dana signifikan pada Mei 2020. Justru karena taruhannya sedang rendah, Moolenaar berargumen sekarang adalah momen tepat untuk "peninjauan yang deliberatif, bukan tindakan reaktif di bawah tekanan krisis".
Ekonom Cornell University, Eswar Prasad, justru melihat logika terbalik. Menurutnya, FIMA repo facility malah memperkuat posisi dolar dan Treasurys sebagai aset aman global. "Sulit membayangkan pembatasan akses ke fasilitas ini akan memperkuat dominasi dolar atau menghilangkan ancaman terhadapnya," ujarnya. Analisis ini menggarisbawahi dilema AS: menekan China di satu sisi, tetapi menjaga arsitektur keuangan yang justru bergantung pada kepercayaan global terhadap dolar.
Shehzad Qazi, Managing Director China Beige Book, menilai Ketua Fed Kevin Warsh kemungkinan enggan mengambil langkah yang bisa dianggap mencampuri kebijakan China di momen sensitif. "Ini contoh cara-cara baru Kongres mulai menegaskan perannya dalam kebijakan China," kata Qazi, seraya menyebut gencatan senjata AS-China saat ini "sangat rapuh".
Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar tontonan geopolitik. Sebagai negara dengan cadangan devisa besar dalam dolar AS dan eksposur perdagangan ke kedua blok, setiap pergeseran arsitektur moneter global berdampak pada biaya pendanaan dan stabilitas nilai tukar. Jika Washington mulai membatasi akses likuiditas dolar ke yurisdiksi tertentu, negara-negara berkembang bisa menghadapi tekanan untuk mendiversifikasi cadangan atau mencari jalur pembayaran alternatif. Langkah itu bisa mempercepat fragmentasi sistem keuangan yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan internasional.
Pertanyaannya kini: apakah The Fed akan menempatkan pertimbangan geopolitik di atas logika pasar yang justru memperkuat dolar? Atau akankah tekanan Kongres mendorong Beijing mempercepat pembangunan infrastruktur keuangan paralel yang suatu hari benar-benar menggerus hegemoni greenback?



