Emak-emak Batam Kepung Data Center, BP Batam Bantah Krisis Air Akibat Proyek Digital
Baca dalam 60 detik
- Puluhan warga Nongsa membawa ember dan jeriken mendatangi Nongsa Digital Park memprotes kelangkaan air bersih yang mereka nilai dipicu operasional pusat data.
- BP Batam menegaskan penurunan debit Waduk Nongsa dari 90 menjadi 2,5 liter per detik murni disebabkan kemarau panjang, bukan konsumsi fasilitas digital.
- Pemerintah menyiapkan pipa interkoneksi dari embung Kebun Raya Nongsa dan mengajak warga salat istisqa sebagai respons jangka pendek.

Sejumlah ibu rumah tangga di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam, mendatangi gerbang Nongsa Digital Park (NDP) pada Senin (5/10) dengan membawa ember, gayung, dan jeriken. Mereka tidak menuntut tarif air atau memprotes kantor pemerintah daerah, melainkan mempertanyakan mengapa pasokan air bersih ke rumah mereka mengering bersamaan dengan beroperasinya kawasan pusat data tersebut.
Aksi itu menjadi puncak akumulasi keluhan warga yang selama beberapa bulan terakhir harus membeli air dari penjual keliling. Menurut Dewi, salah satu penggerak demonstrasi, pengeluaran rumah tangga melonjak hingga Rp150 ribu–Rp200 ribu per pekan untuk membeli air, padahal sebelumnya tagihan air dari waduk hanya sekitar Rp45 ribu sebulan. Bantuan mobil tangki yang disalurkan pemerintah dinilai tidak mencukupi kebutuhan harian.
Manajemen Nongsa Digital Park belum memberikan tanggapan resmi atas demonstrasi tersebut hingga berita ini disusun. Namun, Badan Pengusahaan (BP) Batam membantah anggapan bahwa pusat data menjadi penyebab utama krisis air. Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa fasilitas data center di kawasan itu belum beroperasi penuh dan konsumsi airnya relatif kecil. Ia menyebut kawasan NDP juga menampung fasilitas lain seperti Nongsa Point Marina, sehingga tidak adil jika seluruh persoalan air dibebankan pada proyek digital.
Denny menjelaskan bahwa penurunan drastis debit air dipicu oleh musim kemarau yang berkepanjangan. Ia membandingkan kondisi Waduk Nongsa dengan sejumlah waduk lain di Batam—seperti Duriangkang, Sungai Ladi, Muka Kuning, Tembesi, dan Sungai Harapan—yang masih dalam kondisi aman. Karena itu, BP Batam berencana menyuplai tambahan air ke Nongsa dari Waduk Duriangkang untuk menutup defisit jangka pendek.
"Kondisi kemarau ini yang membuat produksi air kita turun jauh. Biasanya di Nongsa ini kita produksi 90 liter per detik. Hari ini kita tinggal memproduksi kurang lebih 2,5 liter per detik," ujar Denny Tondano.
Sehari setelah aksi warga, Kepala BP Batam Amsakar Achmad turun langsung ke Waduk Nongsa. Ia mencatat TMA waduk berada di kisaran 5,5 meter di atas permukaan laut, turun sekitar 4,5 meter dari posisi normal. Amsakar menyatakan bahwa gangguan distribusi air saat ini berkaitan erat dengan penurunan TMA tersebut, dan curah hujan yang minim memperburuk pasokan air baku.
Sebagai langkah teknis, BP Batam memasang pipa interkoneksi dari embung di kawasan Kebun Raya Nongsa menuju Waduk Nongsa. Penyambungan pipa 250 mm dan 300 mm juga dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja booster agar dorongan air ke permukiman warga lebih efektif. Amsakar berharap intervensi ini mampu menaikkan TMA satu hingga dua meter secara bertahap.
"Ikhtiar teknis kita lakukan, mari ikhtiar spiritual juga kita lakukan agar persoalan bisa teratasi," kata Amsakar, yang juga mengajak warga melaksanakan salat istisqa.
Kasus Nongsa menyoroti persoalan struktural yang lebih luas: ekspansi infrastruktur digital di kawasan pesisir kerap berbenturan dengan keterbatasan sumber daya air. Batam, sebagai salah satu simpul pusat data nasional, menghadapi dilema antara menarik investasi teknologi dan menjamin hak dasar warga atas air bersih. Ketika proyek data center tahap berikutnya direncanakan menyerap air dalam jumlah besar, pertanyaan tentang tata kelola sumber daya dan transparansi konsumsi air industri menjadi kian mendesak.
Ke depan, keberhasilan interkoneksi pipa dan normalnya curah hujan akan menentukan apakah ketegangan di Nongsa mereda atau justru mencuat kembali. Jika musim kemarau berlanjut dan proyek data center tetap berjalan tanpa kajian daya dukung lingkungan yang terbuka, protes serupa berpotensi muncul di wilayah lain. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengandalkan solusi teknis jangka pendek, tetapi juga membangun mekanisme alokasi air yang adil antara kebutuhan warga dan industri digital.



