Parti Québécois Menang Tipis di Quebec, Ujian Berat bagi Strategi Persatuan Carney

Partai separatis Parti Québécois (PQ) keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum provinsi Quebec pada Senin (6/10), namun tidak mampu meraih kursi yang cukup untuk memerintah sendiri. Kemenangan ini mengembalikan PQ ke tampuk kekuasaan untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, sekaligus menandai babak baru dalam perdebatan kemerdekaan Quebec yang telah lama meredup.

Berdasarkan penghitungan suara akhir, PQ hanya mengamankan sekitar 60 kursi dari 127 kursi Majelis Nasional Quebec, kurang dari 64 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas. Konsekuensinya, pemerintahan minoritas yang dipimpin Paul St-Pierre Plamondon harus bergantung pada partai oposisi untuk meloloskan undang-undang kunci dan bertahan dari mosi tidak percaya. Situasi ini memaksa PQ untuk berkompromi sejak awal, meskipun mereka tetap berjanji menghidupkan kembali wacana kemerdekaan.

Kemenangan PQ memperumit posisi Perdana Menteri Kanada Mark Carney, yang selama ini menekankan pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi ancaman tarif dan retorika agresif Presiden AS Donald Trump. Carney kini harus bekerja sama dengan seorang perdana menteri provinsi yang secara terbuka ingin memisahkan Quebec dari Kanada. Sebelumnya, Carney menyatakan akan bekerja sama dengan siapa pun yang dipilih rakyat Quebec, namun gesekan kebijakan tampaknya sulit dihindari.

Analis menilai hasil ini lebih mencerminkan kejenuhan pemilih terhadap pemerintahan koalisi kanan-tengah Coalition Avenir Quebec yang berkuasa sejak 2018, ketimbang penolakan terhadap Carney. Daniel Béland, profesor ilmu politik di McGill University, Montreal, menegaskan bahwa popularitas Carney di Quebec tetap tinggi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintahan separatis di Quebec menghadirkan tantangan baru bagi upaya Carney menjaga kohesi nasional, terutama karena pemungutan suara terkait pemisahan diri juga akan berlangsung di Alberta dua pekan kemudian.

Plamondon, yang menyoroti ketidakpastian politik dan kerusakan ekonomi akibat tarif AS, menyatakan tidak akan menggelar referendum kemerdekaan selama Trump masih menjabat. Ia juga berjanji akan bekerja sama dengan Ottawa selama menguntungkan kepentingan Quebec. Namun, sejumlah kebijakan PQ berpotensi memicu ketegangan dengan pemerintah federal, seperti penolakan terhadap upaya meningkatkan imigrasi, keinginan memutuskan hubungan dengan monarki Inggris, dan rencana memblokir proyek jalur kereta cepat yang menghubungkan Quebec dengan Ontario.

Quebec, yang sekitar 80% penduduknya berbahasa Prancis, sebenarnya telah menikmati otonomi kebijakan yang signifikan. Provinsi ini memungut pajak penghasilan sendiri, menerapkan kebijakan imigrasi yang mengutamakan penutur bahasa Prancis, dan memiliki undang-undang yang memberi prioritas pada bahasa Prancis di atas bahasa Inggris. Otonomi ini menjadi latar belakang mengapa isu kemerdekaan tetap relevan meskipun dukungannya relatif rendah.

Menariknya, tarif dan retorika Trump yang menyebut Kanada sebagai negara bagian ke-51 justru memperumit argumen kaum separatis. Sentimen nasionalisme Kanada menguat, dan sebagian warga Quebec berbahasa Prancis melihat keuntungan dari tetap menjadi bagian Kanada yang terlindungi. Isu tarif dan ancaman Trump bahkan menjadi faktor penentu dalam pemilihan federal 2025, yang membantu Partai Liberal pimpinan Carney meraih kemenangan setelah sebelumnya tertinggal jauh.

Ke depan, pemerintahan minoritas PQ di Quebec akan diuji oleh dinamika parlemen yang rapuh dan tekanan dari Ottawa. Sementara itu, Carney harus menavigasi hubungan dengan provinsi yang ingin memisahkan diri, di tengah ancaman eksternal dari Washington dan potensi gejolak di Alberta. Akankah strategi persatuan Carney mampu menahan gelombang sentimen pemisahan diri, atau justru mempercepat perpecahan?