Peringatan Eks-Bank of England: Inggris di Ambang Krisis Fiskal, Pasar Obligasi Jadi Penentu

LONDON — Mantan Kepala Ekonom Bank of England, Andy Haldane, melontarkan peringatan keras bahwa Inggris tengah meluncur di atas "lapisan es tipis" fiskal menjelang Anggaran Musim Gugur yang dijadwalkan 28 Oktober mendatang. Dalam wawancara dengan CNBC di sela konferensi How Britain Can Win yang digelar Goldman Sachs 10,000 Small Businesses UK, Haldane menegaskan bahwa risiko es tersebut retak bukanlah skenario yang mustahil.

Peringatan ini muncul saat pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham dan Menteri Keuangan John Healey bersiap merilis paket kebijakan fiskal pertama mereka. Pasar obligasi pemerintah Inggris, atau gilts, telah menjadi sorotan karena menawarkan biaya pinjaman tertinggi di antara negara-negara G7 — sebuah posisi yang tidak nyaman bagi ekonomi yang selama ini mengandalkan kepercayaan investor global.

Haldane, yang merupakan anggota Komite Kebijakan Moneter bank sentral hingga 2021, menyebut bahwa langkah paling efektif untuk meredam gejolak adalah dengan menunjukkan kepada pasar bahwa pemerintah "mampu dan bersedia memangkas belanja publik". Ia menilai bahwa tanpa aksi nyata tersebut, Burnham akan tetap "tersandera pasar obligasi" — sebuah ironi mengingat Burnham sendiri pernah mengkritik kebijakan fiskal Inggris yang dinilainya terlalu tunduk pada trader obligasi.

Dalam pandangan Haldane, Inggris menghadapi tekanan yang lebih berat dibanding negara lain karena posisinya sebagai "taruhan berutang pada ekonomi dunia". Ia menggarisbawahi bahwa inflasi domestik yang lebih persisten, pertumbuhan yang lesu, dan rekor defisit anggaran selama satu abad membuat fundamental fiskal Inggris rapuh. "Sejarah tidak berpihak pada kita. Fakta tidak berpihak pada kita. Itulah mengapa esnya tipis," ujarnya.

"Satu-satunya cara paling efektif untuk mencegah es retak adalah dengan menenangkan pasar keuangan — menunjukkan bahwa pemerintah mampu dan bersedia mengambil pisau untuk memangkas belanja publik. Itu adalah titik Achilles pemerintahan ini." — Andy Haldane, mantan Kepala Ekonom Bank of England

Meski mengapresiasi langkah Burnham yang ingin mengakhiri mekanisme triple lock — di mana pensiun negara naik setara inflasi, pertumbuhan upah rata-rata, atau 2,5%, mana yang tertinggi — Haldane menilai itu baru "angsuran pertama". Ia menyoroti bahwa isu kesejahteraan sosial masih menjadi topik tabu bagi Partai Buruh yang berkuasa dan pasar obligasi. Tekanan serupa pernah terjadi tahun lalu ketika Menteri Keuangan saat itu, Rachel Reeves, melunakkan rencana pemangkasan belanja kesejahteraan setelah mendapat penolakan dari anggota parlemen internal.

Menteri Keuangan John Healey, dalam wawancara dengan Financial Times bulan lalu, menyatakan ingin menciptakan "penyangga fiskal terhadap ketidakpastian". Namun ia dan Burnham juga berkomitmen menurunkan biaya hidup, mendevolusikan kekuasaan ke pemerintah lokal, dan menaikkan belanja pertahanan. Kombinasi ini menimbulkan pertanyaan besar: dari mana sumber pendanaan tambahan tanpa melanggar aturan fiskal yang ada?

Burnham belum menutup pintu untuk kenaikan pajak, dan media Inggris melaporkan bahwa pajak windfall untuk bank mungkin masuk dalam pembahasan. Namun rencana ini mendapat perlawanan dari sektor perbankan. CEO JPMorgan, Jamie Dimon, dilaporkan bertemu langsung dengan Burnham dan Healey di London bulan lalu untuk melobi kebijakan tersebut. Haldane memperingatkan agar pemerintah tidak terlalu membebani dunia usaha. "Saya pikir sebagian besar orang akan setuju bahwa mesin pertumbuhan yang sesungguhnya adalah sektor swasta," katanya. "Tetapi ada perasaan nyata di sektor swasta bahwa mereka sudah terlalu banyak dipajaki. Perasaan bahwa kita terlalu banyak berutang, bukan terlalu sedikit, dan karena itu mengulang kebijakan yang sama bukanlah jalan menuju pertumbuhan."

Bagi Indonesia, dinamika fiskal Inggris ini menjadi cermin yang relevan. Sebagai negara dengan rasio utang terhadap PDB yang terus meningkat dan ketergantungan pada investor asing di pasar Surat Berharga Negara, Indonesia menghadapi risiko serupa jika disiplin fiskal longgar. Pemerintah Indonesia perlu belajar dari Inggris bahwa kepercayaan pasar tidak bisa dibeli dengan retorika — melainkan dengan konsistensi kebijakan dan transparansi anggaran. Ketika pasar obligasi global sedang sensitif terhadap sinyal fiskal, negara berkembang seperti Indonesia harus lebih waspada terhadap potensi arus modal keluar jika persepsi risiko memburuk.

Pertanyaannya kini: akankah Burnham dan Healey berani mengambil langkah impopuler dengan memangkas belanja publik secara signifikan, atau justru memilih kenaikan pajak yang berisiko menghambat pertumbuhan? Dalam beberapa pekan ke depan, pasar obligasi Inggris akan menjadi juri yang tak bisa disuap. Dan jika es benar-benar retak, dampaknya tidak akan berhenti di London — melainkan merambat ke seluruh pasar keuangan global, termasuk Jakarta.