PM Jepang Kecam Keras Pembunuhan Warga Okinawa oleh Marinir AS, Hubungan Tokyo-Washington Memanas

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengecam keras dugaan pembunuhan seorang perempuan warga Okinawa oleh seorang anggota marinir Amerika Serikat yang ditangkap pada Sabtu lalu, dalam insiden yang kembali membuka luka lama hubungan Tokyo-Washington terkait keberadaan pangkalan militer AS di pulau itu.

Dalam pernyataan di parlemen, Takaichi menyebut tindak pidana tersebut sebagai "keji" dan mendesak otoritas militer AS untuk menegakkan disiplin di kalangan personelnya yang bertugas di Okinawa, pulau yang berjarak sekitar 1.600 kilometer dari Tokyo. Desakan itu muncul di tengah meningkatnya kemarahan publik setempat terhadap keberadaan fasilitas militer AS yang telah menjadi sumber ketegangan selama puluhan tahun.

Polisi mengidentifikasi tersangka sebagai Devin Ballard, 20 tahun, seorang lance corporal yang ditahan atas dugaan mencekik Anna Yagi, 39 tahun, di sebuah hotel di Naha, ibu kota Okinawa, pada dini hari Sabtu. Ballard juga disangka mencuri dompet dan tas korban. Menurut polisi, tersangka membantah semua tuduhan. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Penangkapan ini terjadi hanya beberapa hari setelah pemilih Okinawa memilih Genta Koja sebagai gubernur baru, mengakhiri delapan tahun kepemimpinan Denny Tamaki yang dikenal kritis terhadap kehadiran militer AS. Kemenangan Koja, yang didukung Partai Demokrat Liberal pimpinan Takaichi, sempat menumbuhkan harapan akan kemajuan dalam rencana pemindahan Pangkalan Udara Futenma dari kawasan padat penduduk ke lokasi lepas pantai yang lebih terpencil.

Namun, Koja sendiri menyatakan bahwa penangkapan tersebut telah memberikan "guncangan besar" bagi pulau itu dan "menimbulkan ketakutan di kalangan warga Okinawa yang selama ini terpaksa hidup berdampingan dengan pangkalan AS". Ia menegaskan, "Ini sama sekali tidak bisa dimaafkan, dan kami sangat marah." Koja menilai kasus ini membuktikan bahwa upaya AS memperbaiki disiplin pasukannya telah gagal. "Saya murka atas hilangnya nyawa berharga seorang warga Okinawa," ujarnya kepada Letnan Jenderal Benjamin Watson, komandan III Marine Expeditionary Force, dan Konsul Jenderal AS di Naha, Andrew Ou, setelah penangkapan.

"Kami berkomitmen menjadi tetangga yang baik... dan mendapatkan kepercayaan warga Okinawa." — Letnan Jenderal Benjamin Watson, komandan III Marine Expeditionary Force

Watson mengakui insiden itu menimbulkan "kekhawatiran dan kecemasan signifikan di kalangan warga Okinawa, tetangga kami". Pernyataan itu mencerminkan upaya militer AS meredam kemarahan, meski tekanan politik di Okinawa terus meningkat.

Sejarah panjang ketegangan antara warga Okinawa dan militer AS menjadi latar yang tak terpisahkan dari kasus ini. Sentimen anti-AS di pulau itu memuncak setelah pemerkosaan seorang gadis 12 tahun oleh tiga tentara AS pada 1995. Setahun kemudian, Tokyo dan Washington menyepakati pengurangan jejak militer dengan menutup Futenma dan memindahkan fungsinya ke desa nelayan Henoko di pantai timur laut. Namun, rencana itu hingga kini terhambat oleh penolakan warga di sekitar lokasi alternatif dan politisi lokal yang menuntut pemindahan total fasilitas militer AS dari Okinawa.

Kemarahan kembali meledak pada 2024 menyusul pemerkosaan seorang remaja oleh seorang anggota militer AS dan pengungkapan kasus yang tertunda. Data kepolisian prefektur menunjukkan tren peningkatan kejahatan personel AS di Okinawa, dari sekitar 40 kasus pada 2020 menjadi 101 kasus pada tahun lalu. Angka ini memperkuat argumen bahwa masalah disiplin belum terselesaikan dan memerlukan tindakan struktural, bukan sekadar janji.

Okinawa memainkan peran sentral dalam ketegangan regional. Pemerintah Jepang bersikeras bahwa pangkalan AS di pulau itu berfungsi sebagai pencegah di tengah klaim China atas wilayah yang disengketakan di Laut China Timur dan Laut China Selatan, serta munculnya Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir. Namun, bagi warga Okinawa, beban keamanan nasional itu datang dengan harga sosial yang mahal.

Berdasarkan perjanjian status pasukan Jepang-AS, Ballard, yang ditangkap di distrik sipil saat tidak bertugas, akan tetap berada dalam tahanan otoritas Jepang. Rekaman keamanan menunjukkan ia memasuki hotel bersama Yagi dan kemudian keluar sendirian. Keluarga Yagi menyatakan "sangat terpukul" atas kematiannya. Saudara korban dalam pernyataannya mengatakan, "Orang tua kami sangat kelelahan karena kesedihan setelah kehilangan putri mereka."

Kasus ini menempatkan Takaichi dalam posisi sulit: harus menenangkan publik Okinawa yang marah sekaligus menjaga aliansi keamanan dengan Washington. Sementara itu, pemerintahan Koja yang baru akan diuji kemampuannya menegosiasikan relokasi Futenma tanpa memicu kemarahan lebih lanjut. Akankah insiden ini menjadi titik balik yang memaksa peninjauan ulang perjanjian status pasukan, atau hanya menjadi babak baru dalam siklus protes yang tak berujung?