Negara Pasifik Tegaskan Transisi Energi Tak Bisa Ditawar Ulang di Tengah Krisis Iklim

Sejumlah pemimpin negara kepulauan Pasifik menyatakan bahwa komitmen global untuk beralih dari energi fosil—yang disepakati pada KTT Iklim Dubai 2023—tidak boleh dibuka kembali untuk negosiasi ulang. Seruan itu disampaikan dalam pertemuan puncak pra-COP31 yang berlangsung di Tuvalu, sebuah negara atol rendah yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

Pertemuan yang dihadiri sekitar 50 pejabat tinggi, termasuk 14 kepala negara dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, menjadi ajang untuk membangun momentum menjelang konferensi iklim PBB mendatang di Turki. Kehadiran para pemimpin dunia di Funafuti—ibu kota Tuvalu yang hanya beberapa meter di atas permukaan laut—menegaskan urgensi situasi yang dihadapi negara-negara pulau kecil.

Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, menegaskan bahwa transisi energi bukan permintaan baru dan sudah menjadi kewajiban bersama. "Transisi dari bahan bakar fosil telah disepakati oleh kita semua di Dubai. Ini bukan permintaan baru, dan tidak terbuka untuk negosiasi ulang," ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa dunia sedang menghadapi risiko melewati target pembatasan pemanasan global 1,5 derajat Celsius, sehingga percepatan pemangkasan emisi menjadi keharusan ilmiah, bukan sikap radikal.

Perdana Menteri Tuvalu, Feleti Teo, menyoroti kesulitan negara-negara pulau dalam mengakses pendanaan iklim global. "Mengapa negara seperti Tuvalu harus menanggung lebih banyak utang untuk melindungi diri dari krisis iklim yang nyaris tidak kami sebabkan? Kami tidak seharusnya berutang untuk keluar dari krisis," tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan frustrasi negara-negara berkembang terhadap sistem pendanaan iklim yang dinilai lambat dan membebani.

Dalam kunjungan singkat tiga jam, para pemimpin juga mendengar kesaksian Melelusi Sokotia, pelajar berusia 13 tahun. Ia menyampaikan bahwa teman-temannya bermimpi menjadi guru, dokter, dan pembangun, tetapi hidup dalam ketidakpastian apakah pulau mereka akan layak dihuni saat dewasa nanti. "Kami hanya punya satu mimpi: tumbuh dengan aman di Tuvalu. Kami tidak meminta belas kasihan, kami meminta bantuan dan kemitraan," katanya.

Kunjungan ini terjadi kurang dari sepekan setelah regulator negara bagian Australia menyetujui proyek bahan bakar fosil terbaru—salah satu dari lebih dari 30 proyek yang mendapat lampu hijau dalam kurang dari lima tahun. Fakta ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi komitmen Australia terhadap transisi energi, meskipun Albanese menegaskan bahwa perubahan iklim harus dipahami sebagai isu kemanusiaan, bukan sekadar sains atau target angka.

Direktur Perubahan Iklim Tuvalu, Jamie Ovia, memperingatkan bahwa risiko banjir yang dulunya periodik 100 tahun kini meningkat seiring naiknya permukaan laut. Proyek reklamasi lahan seluas 20 hektare yang didukung UNDP dan sebagian dibiayai Australia menjadi upaya terakhir untuk memperluas ruang huni. "Kami butuh waktu untuk beradaptasi. Tuvalu sudah melakukan bagian kami. Apakah Anda akan bertindak bersama Tuvalu dan bertindak tepat waktu?" tanyanya.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi risiko serupa: kenaikan permukaan laut mengancam kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Demak. Posisi Indonesia dalam negosiasi iklim global—terutama terkait pendanaan transisi energi dan perlindungan negara pulau—akan semakin menentukan. Jika negara-negara Pasifik bersatu menolak renegosiasi, Indonesia dapat memainkan peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan negara berkembang dan negara maju.

Dengan COP31 di Turki yang tinggal menghitung hari, pertanyaan besarnya: akankah komitmen Dubai dipertahankan, atau akankah tekanan dari negara produsen minyak kembali menggerus ambisi iklim global? Tuvalu dan negara pulau lainnya menuntut jawaban nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.