KPK Yakin Nusron Kooperatif, tapi Bayang-bayang Suap HGB Summarecon Menguji Integritas ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keyakinannya bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan bersikap kooperatif jika dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Pernyataan ini muncul setelah empat orang yang dianggap sebagai kepercayaan Nusron ditetapkan sebagai tersangka, memicu spekulasi mengenai sejauh mana keterlibatan lingkaran dalam menteri tersebut.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kekhawatiran terhadap potensi Nusron melarikan diri ke luar negeri. "Kami meyakini semua pihak selaku warga negara Indonesia yang baik akan kooperatif dalam proses penegakan hukum, terlebih pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum," ujarnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026). Budi menambahkan bahwa kehadiran dalam pemanggilan dan pemberian keterangan yang dibutuhkan penyidik merupakan bentuk kontribusi nyata bagi efektivitas penegakan hukum.

Kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian tanah tersebut diduga masih dalam sengketa dengan pemilik atau ahli waris sebelumnya. Ahli waris sempat mengajukan gugatan ke PTUN Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB Summarecon, namun kemudian mencabut gugatan tersebut. Di sisi lain, ahli waris juga mengajukan blokir atas SHGB tersebut, yang menurut KPK merupakan hak yang sah selama ada gugatan.

Menurut Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, komunikasi antara perantara Summarecon, Yaser Alfarisi, dan Erwin—orang kepercayaan Nusron—menjadi pintu masuk dugaan suap. Erwin disebut menyampaikan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Bogor, Sontang, tidak akan membuka blokir tanpa arahan dari atasan. Perantara lain dari Summarecon, Rizal Pahlevi, kemudian meminta Erwin membantu berkomunikasi dengan Sontang. Pada awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin diduga meminta Rp2 miliar untuk penerbitan sertifikat, namun Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar. Pada 27 Agustus 2026, Direktur Utama Summarecon, Adrianto Pitojo Adi, melalui Yaser dan Rizal, diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin, yang kemudian memberikan Rp200 juta kepada Sontang sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

"Kami meyakini semua pihak selaku warga negara Indonesia yang baik akan kooperatif dalam proses penegakan hukum, terlebih pada pihak-pihak selaku pejabat publik," tegas Budi Prasetyo.

Hingga saat ini, KPK belum memastikan apakah Nusron akan dipanggil sebagai saksi. Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa pemanggilan saksi bergantung pada kebutuhan penyidikan. "Itu tergantung kebutuhan di penyidikan ke depan. Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan," ujarnya dalam jumpa pers, Selasa (15/9).

Bagi Indonesia, kasus ini menyoroti kerentanan tata kelola pertanahan yang selama ini menjadi sumber konflik dan celah korupsi. Sektor properti dan investasi properti sangat sensitif terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Jika dugaan suap ini terbukti, dampaknya tidak hanya pada citra ATR/BPN tetapi juga pada iklim investasi, terutama di kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor. Para pengembang dan investor asing kerap menjadikan transparansi perizinan sebagai indikator utama sebelum menanam modal. Kasus ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak ditangani secara tuntas dan transparan.

Selain itu, keterlibatan orang kepercayaan menteri dalam dugaan suap menunjukkan betapa sulitnya memberantas korupsi di lingkungan birokrasi. Meskipun Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka, posisinya sebagai menteri membuat publik menuntut akuntabilitas. KPK diharapkan tidak hanya mengusut pelaku lapangan tetapi juga mengungkap aktor intelektual di balik transaksi ini. Tekanan politik pun bisa meningkat seiring mendekatnya tahun politik, meski kasus ini murni penegakan hukum.

Ke depan, fokus akan tertuju pada langkah KPK selanjutnya: apakah akan memanggil Nusron sebagai saksi, dan apakah ada tersangka baru dari kalangan pejabat tinggi. Sementara itu, Summarecon sebagai korporasi belum memberikan komentar resmi terkait penetapan direkturnya sebagai tersangka. Publik menanti apakah kasus ini akan menjadi titik balik perbaikan tata kelola pertanahan atau justru tenggelam dalam pusaran politik. Yang jelas, integritas ATR/BPN sedang diuji, dan kepercayaan investor menanti bukti nyata penegakan hukum tanpa pandang bulu.