Enam Bulan Perang AS-Iran: Tagihan USD 38 Miliar dan Ujian Baru bagi Anggaran Pertahanan Washington

Perang antara Amerika Serikat dan Iran yang telah memasuki bulan keenam menelan biaya hingga USD 38 miliar per 1 Agustus 2026. Angka itu dihimpun Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO), lembaga nonpartisan yang biasa menghitung dampak fiskal kebijakan pemerintah, dan menjadi indikator pertama yang terukur soal seberapa dalam konflik ini menggerus kas negara adidaya tersebut.

Yang membuat angka ini penting bukan sekadar besarnya, melainkan kecepatannya. Dalam rentang setengah tahun, pengeluaran operasional militer sudah mendekati separuh dari total anggaran pertahanan tahunan sejumlah negara menengah. CBO menempatkan beban ini dalam konteks tekanan ganda: di satu sisi Washington harus membiayai kesiapan tempur, di sisi lain kebutuhan belanja domestik — infrastruktur, kesehatan, hingga subsidi energi — tidak berkurang.

Sejumlah analis pertahanan menilai angka CBO itu baru mencerminkan biaya langsung — amunisi, bahan bakar, operasi armada, dan rotasi personel. Biaya tidak langsung, seperti perawatan veteran, penggantian peralatan, dan kenaikan premi risiko di pasar energi, biasanya baru terasa bertahun-tahun setelah konflik berakhir. Pola ini pernah terjadi pada perang Irak dan Afghanistan, yang tagihan akhirnya jauh melampaui proyeksi awal.

"Setiap bulan konflik berlanjut, ruang fiskal Washington menyempit, dan itu memaksa Kongres memilih antara menambah utang atau memangkas program lain," ujar seorang analis kebijakan fiskal yang memantau laporan CBO, menggambarkan dilema yang sedang dihadapi pembuat kebijakan.

Bagi pasar global, sinyal yang paling cepat ditangkap adalah pergerakan harga minyak. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz — jalur pelayaran yang mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dunia — membuat premi risiko energi tetap tinggi. Negara-negara importir, termasuk Indonesia, merasakan efeknya melalui biaya impor bahan bakar dan tekanan pada neraca perdagangan.

Dari sisi geopolitik, perang berkepanjangan ini menguji konsistensi aliansi Washington di Timur Tengah sekaligus membuka ruang bagi kekuatan lain untuk memperluas pengaruh. Iran, yang sejak lama menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan sejumlah negara Asia, diprediksi semakin mengarahkan poros ekonominya ke timur. Bagi ASEAN, dinamika ini menuntut posisi yang cermat: terlalu dekat ke satu kubu berisiko kehilangan manfaat ekonomi, terlalu netral berisiko dianggap tidak relevan.

Konteks Indonesia menjadi krusial di titik ini. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan importir minyak, Indonesia berkepentingan langsung pada stabilitas harga energi dan kelancaran jalur pelayaran. Rupiah juga rentan terhadap penguatan dolar yang biasanya menyertai eskalasi konflik, karena investor global cenderung beralih ke aset aman. Di sisi lain, lonjakan harga komoditas seperti batu bara dan CPO — akibat gangguan rantai pasok global — bisa menjadi berkah sementara bagi eksportir dalam negeri, meski manfaatnya tidak merata.

Pemerintah Indonesia menghadapi ujian ganda: menjaga subsidi energi agar tidak membengkak sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar USD 10 per barel secara historis menambah beban APBN puluhan triliun rupiah. Jika konflik AS-Iran berlanjut hingga akhir tahun, asumsi makro dalam anggaran berisiko meleset, dan itu akan memaksa revisi kebijakan di tengah jalan.

Pertanyaan yang kini menggantung: apakah Washington akan menahan laju operasi militernya demi menekan biaya, atau justru memperluas tekanan agar konflik cepat selesai? Keputusan itu tidak hanya menentukan arah perang, tetapi juga arah pasar energi dan keuangan global — termasuk bagi Indonesia yang berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi dan posisi diplomatiknya.