Karhutla Kapuas Belum Padam, Status Darurat Kembali Diperpanjang hingga 29 September
Baca dalam 60 detik
- Pemkab Kapuas memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 14 hari, dari 16 hingga 29 September 2026.
- BMKG memprediksi hujan baru turun pada akhir November, sementara 2.233 hektare lahan sudah terbakar sejak Januari.
- Pemerintah daerah mengusulkan pembuatan sumur bor untuk mengatasi krisis air dan mempercepat pemadaman.
Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memutuskan memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan selama 14 hari ke depan, terhitung 16 hingga 29 September 2026. Kebijakan ini diambil karena situasi di lapangan belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas, Pangeran S Pandingan, menyatakan perpanjangan dilakukan setelah rapat evaluasi di Pos Komando Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan, Selasa (15/9) malam. Rapat dipimpin Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, didampingi Sekda Usis I. Sangkap, serta diikuti jajaran Forkopimda dan camat se-Kabupaten Kapuas.
Menurut Pangeran, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan tidak ada hujan hingga 20 September. Hujan diperkirakan baru turun pada akhir November 2026. "Karena itu, status darurat dilanjutkan," ujarnya, Rabu (16/9/2026).
Data BPBD Kapuas mencatat sejak Januari hingga 14 September 2026, terjadi 258 kejadian karhutla dengan luas area terbakar mencapai 2.233,22 hektare. Sebaran titik panas terdeteksi 21.925 titik, sementara upaya pemadaman darat telah dilakukan 197 kali. Angka ini menggarisbawahi bahwa meski berbagai operasi dilakukan, api belum sepenuhnya bisa dikendalikan.
Dalam rapat tersebut, Bupati dan Wakapolres Kapuas mengusulkan pembuatan sumur bor di beberapa titik untuk mengatasi kekeringan dan mendukung pemadaman. Usulan itu disetujui dengan catatan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Langkah ini dinilai krusial karena sumber air permukaan mulai mengering akibat kemarau panjang.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mencegah karhutla. Segera laporkan jika menemukan titik api agar bisa ditangani sedini mungkin," kata Pangeran.
Bagi pembaca di luar Kalimantan, terutama investor dan pelaku usaha, perpanjangan status darurat ini menjadi sinyal bahwa risiko gangguan operasional di sektor perkebunan, kehutanan, dan logistik masih tinggi. Kabupaten Kapuas merupakan salah satu lumbung sawit dan karet di Kalimantan Tengah. Asap karhutla juga berpotensi mengganggu penerbangan dan kesehatan masyarakat, seperti yang kerap terjadi pada musim kemarau ekstrem.
Pemerintah pusat melalui BMKG telah memperingatkan bahwa kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino moderat. Artinya, pola cuaca serupa bisa berulang di daerah lain di Sumatra dan Kalimantan. Kesiapan daerah dalam mengelola krisis air dan lahan gambut menjadi ujian tersendiri.
Ke depan, efektivitas sumur bor dan patroli terpadu akan menentukan apakah status darurat bisa dicabut sebelum November. Jika hujan benar-benar baru turun akhir November, Kapuas harus bertahan setidaknya dua bulan lagi dengan sumber daya terbatas. Mampukah pemerintah daerah dan masyarakat menekan angka kejadian karhutla tanpa bantuan hujan buatan yang masif?
