KPK Bongkar Suap HGB Summarecon: Fee Rp2 M, Setoran Rp200 Juta ke Kantah Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap konstruksi dugaan suap dalam pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Operasi tangkap tangan pada 14 September 2026 menetapkan delapan tersangka, empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

Kedelapan nama itu adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung; politisi Golkar yang juga disebut orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Fadh El Fouz; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitoyo Adhi; serta tiga pihak swasta yang dikategorikan sebagai orang kepercayaan menteri, yakni Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Erwin. Dua nama lain adalah Rizal Pahlefi selaku pihak swasta dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, memaparkan bahwa perkara ini bermula dari pengaduan masyarakat. Alur dugaan suap terungkap dari komunikasi antara pihak Summarecon dan Erwin, yang disebut sebagai representasi Menteri ATR/BPN, untuk membuka blokir dan memecah HGB. Menurut Taufik, Erwin kemudian menghubungi Sontang selaku Kepala Kantah Bogor. Pada Agustus 2026, permintaan fee muncul: Sontang melalui Erwin meminta Rp2 miliar, namun pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar.

"Bahwa kemudian pada 27 Agustus 2026, Saudara ADR selaku Direktur Utama Summarecon melalui YA dan LEV diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada ERW," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dari jumlah itu, Rp200 juta diserahkan Erwin kepada Sontang sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Kasus ini menyoroti titik rawan dalam tata kelola pertanahan: proses pemecahan HGB menjadi SHM kerap bersinggungan dengan sengketa kepemilikan lama. Tanah yang dikelola Summarecon di Bogor disebut masih bermasalah dengan sejumlah ahli waris yang mengantongi SHM. Artinya, selain dimensi suap, ada persoalan mendasar soal kepastian status lahan yang bisa berdampak pada proyek properti dan nilai investasi di kawasan tersebut.

Bagi pasar modal, penetapan tersangka terhadap Presiden Direktur SMRA menjadi ujian kepercayaan investor. Saham emiten properti ini berpotensi menghadapi tekanan jangka pendek, terutama jika proses hukum berlarut dan mengganggu pipeline proyek. Namun, respons pasar juga akan bergantung pada seberapa cepat manajemen memisahkan persoalan hukum personal dari operasional korporasi.

Yang lebih luas, keterlibatan orang kepercayaan menteri dan pejabat eselon satu di Kementerian ATR/BPN memperkuat seruan perbaikan tata kelola perizinan tanah. Selama ini, proses pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat menjadi salah satu titik yang paling dicari pelaku usaha karena menentukan kelayakan proyek. Jika celah itu bisa dibeli, biaya investasi properti di Indonesia berisiko membengkak secara tidak wajar dan merusak iklim usaha.

"KPK menduga ada permintaan fee yang mengalir dari pihak swasta ke pejabat pertanahan, dengan perantara orang kepercayaan menteri," ujar Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK.

Pertanyaan berikutnya: sejauh mana KPK akan menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar yang disita, dan apakah kasus ini akan menyentuh pihak-pihak di luar delapan tersangka? Bagi pelaku pasar dan pengembang, sinyal penegakan hukum di sektor pertanahan akan menjadi indikator penting apakah biaya kepatuhan benar-benar turun, atau justru sebaliknya.