Republik Ajukan Pemakzulan Menhan AS, Pemilu Paruh Waktu di Ujung Tanduk
Baca dalam 60 detik
- Thomas Massie resmi melayangkan pasal pemakzulan terhadap Pete Hegseth dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang terkait operasi militer ke Iran.
- Langkah ini memaksa DPR AS membahas resolusi dalam dua hari sidang, menempatkan anggota Partai Republik pada posisi sulit menjelang pemilu November.
- Survei terbaru menunjukkan elektabilitas Demokrat unggul dan harga BBM melonjak, memperbesar tekanan politik bagi pemerintahan Trump.
Anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, secara resmi mengajukan pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa (15/9/2026). Tuduhan utamanya: Hegseth dianggap menyalahgunakan jabatan karena menjalankan perintah permusuhan terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Resolusi ini diajukan dengan status privileged, yang berarti DPR wajib membahasnya dalam waktu dua hari sidang legislatif.
Meski peluang lolosnya tipis, manuver Massie memaksa pemungutan suara yang bisa memecah barisan Republik. Sejumlah anggota partai yang bersiap meninggalkan Washington sebelum pemilihan paruh waktu November kini berada dalam posisi tidak nyaman. Mereka harus memilih antara loyal pada presiden atau menghadapi tekanan konstituen yang lelah dengan perang.
Massie bukan sosok asing dalam kritik terhadap kebijakan luar negeri AS. Politikus Kentucky itu vokal menentang bantuan militer ke Israel dan eskalasi ke Iran. Ia juga sudah menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi setelah kalah di pemilihan pendahuluan Mei lalu dari Ed Gallrein, kandidat yang didukung Trump dan mendapat sokongan dana kelompok pro-Israel. Hubungan Massie dengan Trump memburuk setelah ia mendorong pembukaan dokumen Departemen Kehakiman terkait kasus Jeffrey Epstein.
Juru bicara Pentagon, Kingsley Wilson, menegaskan bahwa seluruh departemen tetap solid mendukung visi menteri. "Seluruh Departemen bersatu di belakang visi Menteri dan akan terus bekerja untuk menempatkan para prajurit serta Amerika sebagai prioritas utama," ujarnya, seperti dikutip Reuters. Pernyataan itu menandakan Gedung Putih tidak akan mundur dari kebijakan Iran meski tekanan politik meningkat.
Perang yang dimulai dari serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu terbukti tidak populer. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih menolak konflik, dan Demokrat berulang kali mendesak Trump mengakhiri permusuhan kecuali mendapat restu Kongres. Namun, resolusi-resolusi itu belum mampu menghentikan pertempuran. Kini, Partai Republik menghadapi dilema: mempertahankan kendali DPR dan Senat atau terjebak dalam perang yang menggerus dukungan.
Bagi Indonesia, gejolak politik AS ini bukan sekadar tontonan. Ketidakpastian kebijakan luar negeri AS dapat mempengaruhi harga minyak dunia, yang berimbas pada subsidi energi dan inflasi domestik. Investor di pasar obligasi dan saham juga perlu mencermati arah kebijakan fiskal AS, karena pemakzulan—meski kecil kemungkinan berhasil—bisa mengalihkan fokus dari isu ekonomi. Selain itu, posisi Indonesia dalam diplomasi kawasan akan diuji jika AS semakin terlibat dalam konflik Timur Tengah.
Dengan pemilu semakin dekat, pertanyaannya: akankah manuver Massie menjadi pemicu pergolakan internal Republik, atau justru memperkuat konsolidasi di bawah Trump? Yang jelas, tekanan dari dapur DPR dan lonjakan harga BBM akan terus membayangi hingga hari pencoblosan.
