Komisi XIII Setujui Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Rp158,5 Miliar, Naik Rp25 Miliar
Baca dalam 60 detik
- Pagu anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk 2027 ditetapkan Rp158,545 miliar, bertambah Rp25 miliar dari usulan awal.
- Komisi HAM naik menjadi Rp111,537 miliar, sedangkan Komnas Perempuan menjadi Rp47,008 miliar.
- DPR meminta pendalaman program agar selaras dengan prioritas nasional dan akuntabel.
Komisi XIII DPR RI resmi menyetujui pagu anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp158,545 miliar. Angka ini mengalami kenaikan Rp25 miliar dari usulan awal Rp133,545 miliar.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu. Ketua Komisi XIII Willy Aditya menyatakan bahwa tambahan anggaran merupakan hasil pembahasan dan penyesuaian untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
Berdasarkan hasil pembahasan, pagu Komnas HAM meningkat dari Rp94,237 miliar menjadi Rp111,537 miliar. Sementara itu, pagu Komnas Perempuan naik dari Rp39,308 miliar menjadi Rp47,008 miliar. Persetujuan ini akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah sebagai bagian dari proses penetapan APBN 2027.
Selain menetapkan pagu, Komisi XIII meminta pendalaman lebih lanjut bersama kedua lembaga untuk memastikan program yang disusun sejalan dengan arah kebijakan nasional. Pendalaman tersebut juga diarahkan agar tambahan anggaran digunakan secara efektif dan pelaksanaan tugas berjalan akuntabel.
"Komisi XIII DPR RI menganggap perlu adanya pendalaman lebih lanjut bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sebagai pelaksana fungsi pengawasan Komisi XIII DPR RI guna memastikan sinkronisasi program dan kegiatan dengan arah kebijakan nasional, sekaligus menjamin efektivitas alokasi anggaran serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun Anggaran 2027," ujar Willy.
Menurut Willy, pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting setelah pagu lembaga disepakati. Dengan demikian, peningkatan alokasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan mandat masing-masing lembaga secara optimal.
Komisi XIII juga menyetujui hasil pembahasan pagu anggaran seluruh lembaga mitra kerja untuk ditetapkan sebagai Pagu Anggaran 2027 dan selanjutnya diproses dalam pembahasan APBN bersama Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah.
Konteks Indonesia
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya investor dan profesional, keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat institusi penegak HAM dan perlindungan perempuan. Anggaran yang lebih besar dapat meningkatkan kapasitas kedua lembaga dalam melakukan advokasi, pemantauan, dan penanganan kasus. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada pengawasan ketat dan sinergi program dengan kementerian/lembaga terkait.
Peningkatan pagu ini juga menjadi sinyal bahwa isu HAM dan gender tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional. Dunia usaha dapat mencermati perkembangan ini sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang stabil dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG).
Ke depan, publik akan menantikan bagaimana tambahan anggaran tersebut diterjemahkan menjadi program konkret, terutama dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat dan kekerasan berbasis gender. Akankah alokasi baru ini cukup untuk menjawab tantangan yang ada, atau masih diperlukan terobosan kebijakan lain?
