Trump Gempur Ekonomi Iran, China Posisikan Diri sebagai Penengah
Baca dalam 60 detik
- Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kembali ke Beijing untuk bertemu Wang Yi, kunjungan kedua sejak konflik AS-Israel-Iran meletus akhir Februari.
- China menawarkan rencana de-eskalasi empat poin, sementara AS melancarkan operasi blokade laut dan sanksi terhadap VTB Bank Rusia.
- Bagi Indonesia, ketegangan ini mengancam harga minyak dan stabilitas pasokan energi, sekaligus membuka peluang diplomasi non-blok.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Beijing, Rabu (16/9/2026), menandai kunjungan kedua Teheran ke Tiongkok sejak perang AS-Israel terhadap Iran meletus pada akhir Februari lalu. Agenda pertemuan ini menjadi sorotan karena berlangsung hanya beberapa pekan sebelum rencana pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington pada akhir September.
Langkah diplomatik Beijing itu bukan tanpa perhitungan. Dalam pidatonya di KTT BRICS di New Delhi awal pekan ini, Xi mendorong negara-negara Global South untuk tampil sebagai pembawa damai di Timur Tengah. Ia memaparkan empat poin de-eskalasi yang menekankan hidup berdampingan secara damai, penghormatan kedaulatan, kepatuhan hukum internasional, serta keseimbangan antara pembangunan dan keamanan. Meski tidak secara eksplisit menawarkan mediasi langsung, manuver Xi dipandang sebagai upaya China memperluas pengaruh di kawasan yang selama ini didominasi AS.
Mantan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, langkah Xi memberi peluang tepat waktu untuk meredakan ketegangan dan menegaskan bahwa diplomasi multilateral adalah satu-satunya jalur menuju stabilitas. Namun, Profesor Sastra China dari Universitas Teheran, Hamed Vafaei, menilai anggapan bahwa Xi menawarkan mediasi hanyalah interpretasi bebas, bukan cerminan realitas. Perbedaan tafsir ini menunjukkan bahwa posisi China masih ambigu di mata sebagian kalangan di Iran sendiri.
Di sisi lain, tekanan Barat terus meningkat. Pekan lalu, AS bersama sekutu Eropa berhasil mendesak IAEA untuk merujuk Iran ke Dewan Keamanan PBB. Meski demikian, langkah ini diperkirakan hanya bersifat simbolis karena China dan Rusia memegang hak veto. Kepala nuklir Iran, Mohammad Eslami, bahkan dilarang menghadiri Konferensi Umum IAEA di Wina akibat sanksi snapback yang diberlakukan kembali oleh kekuatan Eropa. AS juga meluncurkan "Operasi Pengucilan Ekonomi" dengan blokade angkatan laut di sejumlah pelabuhan selatan Iran, serta menjatuhkan sanksi kepada VTB Bank Rusia — bank terbesar kedua di Rusia yang memiliki akses langsung ke sistem pembayaran nasional China.
"Mereka (China) pada dasarnya melakukan apa yang kita lakukan. Ketika mereka mengatakan bahwa China memata-matai kita, saya katakan Anda benar, dan kita juga memata-matai mereka," ujar Presiden AS Donald Trump, menanggapi laporan intelijen bahwa Iran memperoleh citra satelit resolusi tinggi dari entitas China sebelum menyerang pangkalan militer AS di Yordania.
Respons santai Trump itu justru disertai pujian terhadap Xi Jinping. "Saya pikir dia telah berperilaku cukup baik," ucapnya. Sikap ini kontras dengan tensi militer yang meningkat, dan memunculkan pertanyaan apakah Washington sedang menurunkan intensitas retorika menjelang pertemuan puncak akhir September.
Konteks Indonesia
Bagi Indonesia, eskalasi di Timur Tengah bukan sekadar tontonan geopolitik. Sebagai importir minyak mentah, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga energi jika blokade AS mengganggu pasokan global. Ketegangan di Selat Hormuz dan sekitar Teluk Persia dapat mendorong premi risiko yang berimbas pada harga BBM domestik dan inflasi. Di sisi lain, posisi China sebagai penyeimbang AS membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi non-blok, terutama dalam kerangka ASEAN. Investor perlu mencermati dampak sanksi terhadap VTB Bank Rusia — yang memiliki akses ke sistem pembayaran China — karena dapat memengaruhi transaksi perdagangan alternatif yang selama ini menjadi jalur penghindaran sanksi.
Ke depan, pertemuan Trump-Xi di Washington akan menjadi penentu arah kebijakan. Jika China berhasil memainkan peran penengah, pengaruhnya di Global South akan menguat. Namun, jika AS tetap agresif, risiko konfrontasi ekonomi yang lebih luas sulit dihindari. Pertanyaannya, akankah Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memperjuangkan kepentingan energi dan stabilitas kawasan, atau justru terjebak dalam pusaran rivalitas dua kekuatan besar?
