Denny Indrayana Santai Hadapi Somasi Ijazah Gibran: "Jogetin dan Senyumin Aja"

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memilih merespons somasi yang dilayangkan Tim Hukum Merah Putih (THMP) dan advokat Farhat Abbas dengan nada ringan. Somasi tersebut buntut dari gugatan uji materi ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Dijogetin saja dan dibawa senyum aja," ujar Denny saat dihubungi, Selasa (15/9/2026).

Pernyataan itu bukan tanpa konteks. Denny sebelumnya menggelar sayembara terbuka untuk menguji keaslian dokumen pendidikan Gibran, langkah yang memicu reaksi keras dari kubu yang merasa dirugikan. THMP dan Farhat Abbas menilai gugatan tersebut tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik. Namun, alih-alih mundur, Denny justru menegaskan bahwa gugatannya ke MK masih berjalan dan belum ada penjadwalan sidang. "Kita tunggu sembilan negarawan hakim konstitusi membuka pintu nurani di MK," katanya.

Yang menarik, tekanan hukum terhadap Denny justru memunculkan dukungan dari figur nasional. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dan eks penyidik KPK Novel Baswedan secara terbuka menyatakan dukungan melalui video di media sosial. Denny mengaku terhormat. "Tokoh-tokoh itu punya kapasitas dan integritas," ujarnya. Ia enggan merinci bentuk dukungan lanjutan, hanya menyebut akan terlihat nanti.

Kasus ini bukan sekadar duel hukum antarindividu. Ia menyentuh isu integritas dokumen publik pejabat negara, yang di era keterbukaan informasi menjadi sorotan kritis. Jika MK menerima gugatan, ada potensi preseden bahwa kualifikasi pendidikan seorang pemimpin dapat diuji secara konstitusional. Sebaliknya, jika gugatan ditolak, publik mungkin mempertanyakan ambang pembuktian yang diperlukan untuk menggugat keabsahan ijazah.

Bagi pasar dan dunia usaha, ketidakpastian politik semacam ini bisa memengaruhi sentimen investasi jangka pendek. Meski tidak langsung berdampak pada kebijakan ekonomi, perhatian publik yang terpusat pada polemik elit berpotensi mengalihkan fokus dari isu-isu struktural seperti reformasi birokrasi dan kepastian hukum. Investor biasanya mencermati stabilitas politik sebagai faktor risiko, terutama menjelang siklus pemilu berikutnya.

"Kita tunggu sembilan negarawan hakim konstitusi membuka pintu nurani di MK." — Denny Indrayana

Hingga kini, MK belum memberikan sinyal kapan gugatan akan disidangkan. Denny menyatakan akan terus mengawal proses ini. Sementara itu, THMP melalui koordinatornya, C Suhadi, membenarkan somasi sebagai respons atas gugatan yang dianggap tidak memiliki dasar hukum. Tidak ada informasi apakah somasi akan berlanjut ke jalur pidana atau hanya sebatas peringatan.

Yang patut dicermati, dukungan dari Dino dan Novel menunjukkan bahwa isu ini telah menarik perhatian kalangan yang biasanya fokus pada pemberantasan korupsi dan diplomasi. Ini bisa menjadi indikasi bahwa gugatan Denny dipersepsikan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Namun, tanpa bukti baru yang dipublikasikan, publik masih menunggu apakah langkah Denny akan membuahkan hasil konkret atau sekadar menjadi drama politik.

Ke depan, dua skenario mungkin terjadi: MK menerima gugatan dan membuka babak baru dalam pengujian kualifikasi pemimpin, atau menolaknya dan memperkuat posisi Gibran. Apa pun putusannya, kasus ini akan menjadi ujian bagi independensi MK dan ketahanan institusi pendidikan dalam menghadapi tekanan politik. Publik berhak bertanya: sejauh mana keaslian dokumen publik pejabat harus dipertahankan?