Blokade Selat Hormuz Ancam Panen 2027: FAO Peringatkan Krisis Pangan Global
Baca dalam 60 detik
- FAO memproyeksikan produksi dan pasokan pangan dunia menyusut pada semester II 2026 hingga 2027 akibat terganggunya jalur pelayaran Selat Hormuz.
- Penundaan musim tanam beberapa pekan saja memaksa petani memangkas penggunaan pupuk, memicu penurunan hasil panen yang tak bisa dipulihkan dalam waktu singkat.
- Negara-negara yang sudah rentan pangan berisiko mengalami lonjakan harga dan kelaparan, sementara Indonesia perlu mewaspadai tekanan pada impor gandum, pupuk, dan energi.
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperingatkan bahwa terhentinya pelayaran di Selat Hormuz akan berdampak panjang pada produksi pangan dunia, dengan penurunan pasokan diperkirakan terjadi pada paruh kedua 2026 dan berlanjut hingga 2027. Peringatan ini disampaikan Oleg Kobiakov, Direktur Kantor Penghubung FAO untuk Rusia, kepada kantor berita RIA Novosti, dan menjadi sinyal bahwa krisis geopolitik di Timur Tengah tidak berhenti pada harga minyak.
Menurut Kobiakov, gangguan pada musim tanam memiliki efek berantai yang tidak bisa dikoreksi dalam hitungan bulan. "Dampaknya tidak hanya terlihat pada harga saat ini, tetapi juga pada hasil panen musim berikutnya," ujarnya, seraya menambahkan bahwa analisis FAO menunjukkan guncangan berantai ini dapat mendorong kenaikan harga pangan dan memperburuk kelaparan di kawasan yang sudah mengalami krisis pangan akut.
Selat Hormuz adalah jalur pelayaran strategis yang mengangkut sebagian besar minyak dan gas alam cair dunia. Sejak eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari, aktivitas pelayaran di selat tersebut nyaris lumpuh. Meski pada pertengahan Juni Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, bentrokan susulan masih terjadi, dan hingga kini ketegangan belum mereda. Harga bahan bakar global pun melonjak, memukul biaya logistik dan operasional pertanian.
Yang membuat situasi ini berbeda dari krisis pangan sebelumnya adalah sifatnya yang struktural. Produksi pertanian mengikuti kalender tanam yang kaku. Ketika petani tidak bisa mengakses pupuk atau bahan bakar tepat waktu, mereka cenderung mengurangi dosis atau bahkan membiarkan lahan tidak tergarap. Keputusan itu tidak bisa dibatalkan begitu pasokan normal kembali. Akibatnya, harga pangan baru akan terasa menekan ketika panen berikutnya tiba.
"Guncangan yang saling terkait akibat krisis ini dapat menyebabkan kenaikan harga pangan serta meningkatnya kondisi kelaparan di negara-negara dan kawasan yang sudah terdampak krisis pangan berkepanjangan atau akut," kata Kobiakov.
Bagi Indonesia, implikasinya berlapis. Sebagai importir gandum, kedelai, dan sebagian pupuk, kenaikan harga komoditas pangan global akan langsung membebani neraca perdagangan dan anggaran subsidi pangan. Ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk transportasi dan irigasi juga membuat biaya produksi pertanian domestik rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia. Jika blokade Hormuz berlanjut, tekanan inflasi pangan bisa memperlebar defisit fiskal dan menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Pemerintah perlu mengantisipasi dengan memperkuat cadangan pangan nasional, mempercepat diversifikasi sumber impor, dan mendorong petani beralih ke pupuk organik atau teknologi hemat energi. Langkah diplomasi untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah juga menjadi kepentingan langsung Indonesia, bukan sekadar posisi normatif. Tanpa itu, ketahanan pangan yang selama ini menjadi prioritas anggaran bisa tergelincir oleh konflik yang jaraknya ribuan kilometer dari Jakarta.
Pertanyaannya, apakah Indonesia akan memanfaatkan momentum ini untuk membangun kedaulatan pangan yang lebih kokoh, atau justru kembali bergantung pada pasar global yang kian rentan guncangan geopolitik?
