MPR Ubah Cara Tanamkan Empat Pilar: Bukan Seminar, tapi Aromaterapi

MPR RI mulai meninggalkan pola sosialisasi Empat Pilar yang bertumpu pada ceramah dan seminar. Melalui Perpustakaan MPR, lembaga negara itu menggelar pelatihan meracik aromaterapi bagi sekitar 50 pegawai di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, sebagai medium baru menanamkan nilai kebangsaan.

Kegiatan bertema "Pilar Kebangsaan, Aroma Kedamaian" itu dipandu Gita Rinjani, seorang perfumer dan konsultan desain aroma. Peserta diminta memadukan empat bahan dengan karakter wangi berbeda hingga menghasilkan komposisi yang harmonis. Analoginya sederhana: empat pilar negara diibaratkan empat aroma yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi justru menguat saat disatukan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menilai metode semacam ini menyasar sisi pengalaman, bukan sekadar kognisi. Menurut dia, nilai kebangsaan yang hanya dipahami secara teoretis mudah menguap, sementara yang dirasakan lewat praktik langsung cenderung bertahan lebih lama. Ia menyebut kegiatan serupa akan terus dikembangkan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

"Kalau tidak ada keselarasan antara wanginya, hasilnya juga tidak bagus. Ini salah satu pencerminan dari Empat Pilar," ujar Siti, menggambarkan bagaimana perbedaan yang dikelola dengan tepat menghasilkan sesuatu yang utuh.

Bagi Siti, keterampilan yang diperoleh peserta tidak berhenti di ruang pelatihan. Ia melihat ada potensi ekonomi dari kemampuan meracik aromaterapi, mulai dari produksi lilin aroma, minyak esensial rumahan, hingga produk suvenir bernuansa kebangsaan. Pengetahuan itu diharapkan menyebar ke rekan kerja lain sehingga manfaatnya berlipat.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI, Budi Muliawan, menempatkan kegiatan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat literasi di internal lembaga. Perpustakaan MPR, katanya, ingin diposisikan bukan hanya sebagai tempat meminjam buku, melainkan ruang kerja alternatif, ruang diskusi, hingga tempat rapat bagi pejabat struktural yang butuh suasana berbeda.

Ia juga membuka pintu bagi pegawai yang ingin mengajukan usulan koleksi buku. Bila anggaran tersedia, permintaan itu akan dipenuhi; jika tidak, masuk daftar rencana tahun berikutnya. Fasilitas anak juga disiapkan agar pegawai dapat mengenalkan budaya membaca sejak dini kepada keluarga mereka.

Langkah MPR ini menyentuh persoalan yang lebih besar: indeks literasi Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga, dan program penguatan nilai kebangsaan sering dikritik monoton. Mengemas pendidikan kewarganegaraan lewat pengalaman kreatif—seperti aromaterapi, kuliner, atau kerajinan—bisa menjadi jalan pintas yang lebih efektif menjangkau kelompok muda dan pekerja kantor yang jenuh dengan format formal.

Jika model ini terbukti meningkatkan keterlibatan pegawai, bukan tidak mungkin lembaga negara lain meniru pendekatannya. Pertanyaannya, apakah literasi kreatif semacam ini akan berhenti sebagai kegiatan seremonial internal, atau benar-benar diadopsi sebagai kebijakan penguatan karakter bangsa yang terukur dan berkelanjutan?