Suahasil Nazara Kembali Pimpin Kemenkeu, Janji APBN Tetap Jadi Penumbuh dan Penstabil Ekonomi
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa melalui Keppres Nomor 97P Tahun 2026.
- Suahasil berkomitmen menjadikan APBN instrumen yang mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas, dengan manfaat diukur dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
- Pasar akan mencermati arah kebijakan fiskal baru, terutama kesinambungan program prioritas dan hubungan dengan Danantara soal setoran dividen BUMN.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi memegang kendali bendahara negara setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat sekitar setahun. Pelantikan ini menandai pergantian ketiga di kursi Menkeu sepanjang pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya pada September 2025.
Dalam konferensi pers pertama di kantor Kementerian Keuangan, Suahasil menyatakan mandat yang diterimanya adalah menjaga keuangan negara agar APBN tetap berfungsi ganda: sebagai penggerak pertumbuhan dan penjaga stabilitas. Menurutnya, manfaat APBN bagi masyarakat diwujudkan melalui empat saluran utama, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta kinerja ekspor.
"Tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan APBN yang menumbuhkan, yang menstabilkan ekonomi, dan bermanfaat maksimal untuk seluruh masyarakat Indonesia," ujar Suahasil, seraya mengajak seluruh jajaran Kemenkeu menjaga kredibilitas institusi.
Bagi pelaku pasar, pergantian ini bukan sekadar rotasi pejabat. Arah kebijakan fiskal 2026—mulai dari defisit anggaran, strategi utang, hingga insentif pajak—akan ditentukan oleh orang yang kini memegang pena tertinggi di Kemenkeu. Suahasil bukan nama baru di lingkungan tersebut. Ia telah mendampingi dua menteri sebelumnya sebagai wamen, sehingga dianggap memiliki pemahaman teknis yang mumpuni soal postur APBN dan risiko global.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Penerimaan negara masih dibayangi volatilitas harga komoditas, sementara belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan transfer ke daerah terus mengikat ruang fiskal. Di sisi lain, program prioritas pemerintah—termasuk makan bergizi gratis dan pembangunan infrastruktur—menuntut pendanaan besar. Dalam konteks itu, pernyataan Suahasil soal APBN yang "menumbuhkan sekaligus menstabilkan" menjadi semacam kontrak politik yang akan diuji dalam waktu dekat.
Perhatian juga mengarah ke hubungan Kemenkeu dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Sebelumnya, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan Danantara siap membahas setoran dividen BUMN dengan Menkeu baru. Skema ini penting karena dividen BUMN selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara non-pajak. Jika Danantara diberi keleluasaan mengelola aset negara, publik berhak menuntut kejelasan soal tata kelola dan dampaknya terhadap APBN.
Dari sisi pembaca di Indonesia, keputusan Suahasil akan terasa langsung pada beberapa hal: daya beli lewat belanja subsidi dan bantuan sosial, iklim investasi melalui kepastian aturan pajak, serta biaya pinjaman pemerintah yang memengaruhi suku bunga surat utang negara. Investor ritel yang memegang SBN, misalnya, perlu mencermati sinyal kebijakan baru soal lelang dan target pembiayaan. Sementara pelaku usaha menanti apakah insentif fiskal yang ada akan dilanjutkan atau direvisi.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa Suahasil adalah figur tepat untuk mengelola APBN agar lebih sehat. Keyakinan itu kini harus dibuktikan dengan langkah konkret, terutama dalam menjaga disiplin fiskal tanpa mematikan laju pertumbuhan. Suahasil juga diharapkan mendorong pemanfaatan lahan negara untuk hunian rakyat, seperti disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dalam jangka menengah, keberhasilan Suahasil akan diukur dari kemampuan menjaga kredibilitas fiskal di mata investor global. Peringkat utang Indonesia, imbal hasil SUN, dan arus modal asing akan menjadi cermin. Jika APBN mampu menumbuhkan tanpa memperlebar defisit secara berlebihan, ruang fiskal untuk program sosial dan infrastruktur tetap terbuka. Sebaliknya, jika penerimaan negara tidak sesuai target, pilihan sulit menanti: memangkas belanja atau menambah utang.
Pertanyaan besarnya, akankah Suahasil mampu menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan disiplin anggaran yang selama ini menjadi jangkar kepercayaan pasar? Jawabannya akan terlihat dari postur APBN 2027 dan respons investor dalam beberapa bulan mendatang.
