Menkeu Suahasil Perintahkan Bea Cukai Gempur Rokok Ilegal: Penerimaan Negara Dipertaruhkan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia. Instruksi itu disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam acara di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026). “Pak Djaka gempur terus, sepakat, ya kan?” ujar Suahasil, menandakan bahwa operasi penindakan tidak akan melunak dalam waktu dekat.

Penegasan ini muncul setelah Bea Cukai memperlihatkan tren penindakan yang meningkat beberapa waktu terakhir. Suahasil mengapresiasi kinerja jajaran Bea Cukai yang dinilainya semakin agresif membongkar jaringan ilegal. “Sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya menjadi lebih kuat, dan akan kita lanjutkan terus,” katanya.

Namun, persoalan rokok ilegal bukan sekadar penegakan hukum biasa. Bagi negara, peredaran rokok tanpa pita cukai resmi menggerus penerimaan negara dari sektor cukai yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar. Ketika rokok ilegal beredar bebas, produsen legal menghadapi persaingan tidak sehat karena harga jual di pasar menjadi terdistorsi. Konsumen pun dirugikan karena produk yang mereka beli tidak melalui standar pengawasan kualitas dan kesehatan.

Suahasil juga menekankan bahwa pemberantasan tidak boleh terpaku pada satu komoditas. Menurutnya, masih banyak barang ilegal lain yang harus ditangani dengan serius, seperti narkoba dan minuman beralkohol. “Yang ilegal itu bukan hanya rokok, tapi berbagai macam hal yang lain yang harusnya kita tangani,” tegasnya. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa Bea Cukai akan memperluas fokus pengawasan, tidak hanya pada cukai tembakau.

Bagi pelaku industri rokok legal, penindakan yang konsisten menjadi angin segar. Mereka selama ini mengeluhkan praktik curang yang membuat pangsa pasar tergerus. Namun, efektivitas di lapangan tetap menjadi pertanyaan. Jaringan peredaran rokok ilegal kerap melibatkan rantai distribusi panjang, dari pelabuhan kecil hingga kios-kios di daerah. Pengawasan yang tidak merata berpotensi membuat operasi hanya bersifat sporadis.

“Pak Djaka telah bekerja dengan teman-teman, teman-teman Direktorat Jenderal Bea Cukai, sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat, dan akan kita lanjutkan terus.” — Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Dari sisi kebijakan fiskal, instruksi ini juga dapat dibaca sebagai upaya menjaga target penerimaan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. Cukai hasil tembakau merupakan salah satu pos pendapatan yang diandalkan. Jika kebocoran akibat rokok ilegal terus terjadi, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin besar. Karena itu, penguatan pengawasan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga strategi fiskal.

Ke depan, publik akan menantikan apakah Bea Cukai mampu menerjemahkan perintah lisan menjadi operasi terukur. Diperlukan sinergi dengan aparat penegak hukum lain, pemerintah daerah, serta pelaku usaha untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal. Tanpa itu, seruan “gempur terus” hanya akan menjadi retorika tahunan. Pertanyaannya, seberapa besar sumber daya dan konsistensi yang disiapkan untuk benar-benar menutup celah kebocoran ini?