Beijing Dukung Proposal 'Satu Negara Dua Sistem' dari Akademisi Taiwan, Sinyal Baru Politik Lintas Selat?

Pemerintah China secara terbuka menyambut baik proposal kontroversial dari seorang akademisi Taiwan mengenai penerapan konsep 'satu negara dua sistem' untuk pulau yang memerintah sendiri itu. Pernyataan resmi ini tergolong langka karena Beijing jarang menanggapi secara langsung usulan dari pihak Taiwan, terutama yang menyangkut masa depan politik lintas selat.

Proposal tersebut disusun oleh Li Ci-ze, seorang associate professor di National Changhua University of Education, Taiwan. Ia mengirimkan rancangan rinci tentang bagaimana 'satu negara dua sistem' dapat diterapkan di Taiwan ke sebuah kanal media sosial China yang sejak lama membahas isu-isu lintas selat. Pengajuan itu dilakukan pada akhir Agustus lalu, dan baru-baru ini mendapat perhatian dari otoritas Beijing.

Dalam pernyataan yang dikutip media China, Chen, seorang pejabat yang menangani urusan lintas selat, menyebut proposal Li sebagai kontribusi berharga. Menurut Chen, gagasan tersebut menunjukkan bahwa dialog damai masih mungkin dilakukan meskipun hubungan kedua pihak sedang memanas. Ia menambahkan bahwa Beijing selalu terbuka terhadap usulan konstruktif dari warga Taiwan.

Langkah Beijing ini dinilai sebagai upaya membuka jalur komunikasi tidak resmi di tengah kebuntuan politik. Sejak Partai Demokrat Progresif (DPP) berkuasa di Taiwan, China menolak berdialog dengan pemerintah Taipei karena tidak mengakui prinsip 'satu China'. Namun, proposal dari kalangan akademisi bisa menjadi celah untuk menjajaki kembali formula 'satu negara dua sistem' yang selama ini ditolak keras oleh mayoritas warga Taiwan.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Aris Heru, menilai bahwa manuver Beijing ini lebih bersifat simbolik untuk mengirim pesan ke Washington dan sekutu-sekutunya. "China ingin menunjukkan bahwa mereka masih mengutamakan pendekatan damai, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa opsi reunifikasi tidak pernah hilang dari meja," ujarnya saat dihubungi LyndHub, Jumat (19/9).

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas kawasan. Sebagai negara dengan posisi strategis di ASEAN, Indonesia berkepentingan menjaga ketegangan lintas selat tidak meningkat menjadi konflik terbuka. Eskalasi di Selat Taiwan dapat mengganggu jalur perdagangan internasional yang melewati perairan tersebut, termasuk rute pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia dengan pasar Asia Timur.

Selain itu, Indonesia juga perlu mencermati dampaknya terhadap investasi dan rantai pasok regional. Ketidakpastian politik di kawasan dapat membuat investor asing menahan diri, sementara perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergantung pada komponen dari Taiwan dan China mungkin perlu menyiapkan skenario alternatif. Pemerintah Indonesia diharapkan terus mendorong dialog damai melalui forum-forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum.

Ke depan, apakah proposal Li Ci-ze akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Beijing, atau hanya menjadi retorika politik belaka? Yang jelas, dinamika lintas selat akan terus menjadi faktor penentu stabilitas Asia Pasifik, dan Indonesia tidak bisa tinggal diam.