KPK Panggil Eks Ajudan Ridwan Kamil, Korupsi Iklan Bank Daerah Rp223,6 Miliar Mulai Menyasar Lingkaran Terdekat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa agensi iklan di sebuah bank daerah. Pada Senin (14/9/2026), penyidik memanggil Randy Kusumaatmadja, mantan asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023, Ridwan Kamil. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda tersebut. Menurutnya, Randy diperiksa untuk melengkapi berkas perkara para tersangka yang sudah ditahan sebelumnya. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan," ujar Budi kepada wartawan.

Selain Randy, penyidik memanggil dua orang lain: Befiboi Rizqi Nurkanda, pengurus PT Tjuan Pakar Runding yang juga pernah menjadi staf honorer bagian rumah tangga gubernur Jawa Barat, serta Wena Natasha Olivia, seorang ibu rumah tangga. Ketiganya dimintai keterangan untuk memperkuat konstruksi hukum kasus yang menjerat sejumlah eksekutif bank daerah dan pihak swasta.

Kasus ini bermula dari dugaan manipulasi proses lelang jasa agensi iklan. Manajemen bank daerah diduga memecah paket pekerjaan agar tidak memenuhi ambang batas lelang, lalu mengarahkan panitia pengadaan untuk tidak memverifikasi dokumen penyedia jasa. Tujuannya, memuluskan penunjukan langsung kepada pihak tertentu. Dana non-budgeter yang terkumpul disebut digunakan untuk mengakomodasi permintaan pihak eksternal.

Modus serupa kerap muncul dalam korupsi sektor keuangan daerah. Pengadaan jasa komunikasi dan periklanan sering menjadi celah karena nilainya besar, output-nya sulit diukur, dan kerap melibatkan perantara. Dalam banyak kasus, bank pembangunan daerah memiliki anggaran promosi yang signifikan untuk mendongkrak citra dan produk, sehingga rawan disalahgunakan.

"Penyidik menggali keterangan ketiga saksi ini untuk melengkapi berkas perkara para tersangka korupsi yang sebelumnya telah KPK tahan." — Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK

Bagi pembaca di Indonesia, khususnya pelaku pasar dan profesional keuangan, kasus ini menjadi peringatan tentang tata kelola bank daerah. Bank pembangunan daerah (BPD) memegang peran strategis dalam pembiayaan infrastruktur dan UMKM. Ketika praktik korupsi menyusup ke anggaran promosi, kepercayaan investor terhadap transparansi BPD bisa tergerus. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkepentingan memastikan tidak ada lagi celah serupa di bank daerah lain.

Selain itu, pemanggilan mantan ajudan kepala daerah menunjukkan penyidik tidak berhenti pada pelaku utama di perbankan. Mereka menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki akses kekuasaan. Publik menanti apakah keterangan Randy akan membuka pintu bagi tersangka baru atau sekadar melengkapi berkas yang sudah ada.

Ke depan, KPK dihadapkan pada ujian membuktikan bahwa penindakan tidak tebang pilih. Jika aliran dana non-budgeter benar-benar mengalir ke luar bank, maka pertanyaan besarnya: siapa penerima manfaat akhir dari skema Rp223,6 miliar itu? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kasus dan kredibilitas pemberantasan korupsi di sektor keuangan daerah.