Gibran Puji Suahasil sebagai Menkeu Baru, Pengamat Soroti Alasan di Balik Pencopotan Purbaya

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut positif pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Gibran, rekam jejak dan kapasitas Suahasil dinilai mumpuni untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih sehat dan kredibel.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026) sore, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024–2029. Presiden Prabowo Subianto memandu langsung pengucapan sumpah jabatan, disaksikan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyatakan keyakinannya bahwa Suahasil merupakan figur tepat untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, memperkuat fiskal pusat dan daerah, serta mencegah korupsi dan inefisiensi. Ia juga mengajak semua pihak mendukung langkah Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Di sisi lain, pengamat menilai pergantian ini tidak lepas dari gaya komunikasi Purbaya yang kerap spontan. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menengarai bahwa ucapan Purbaya sebagai Menkeu tidak lagi dipandang sebagai pendapat pribadi, melainkan sinyal kebijakan yang dapat menggerakkan pasar. "Jika terlalu spontan, pasar bisa bertanya-tanya: ini kebijakan pemerintah atau pandangan pribadi menteri?" ujarnya.

Arifki menambahkan, dalam politik, seorang menteri harus mampu menjaga harmoni dengan kementerian lain dan mitra koalisi. Menurutnya, pemerintah membutuhkan sosok Menkeu yang tidak hanya berani mengambil keputusan, tetapi juga mampu memberikan rasa tenang dan kepastian. "Ini bukan soal Purbaya harus dibuat diam, melainkan memastikan suara menteri tidak menjadi suara yang berbeda dari orkestrasi pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, melihat dua kemungkinan di balik pencopotan Purbaya. Pertama, polemik setoran dana Danantara senilai Rp 120 triliun ke kas negara yang diduga menimbulkan ketidakpuasan. Kedua, evaluasi Presiden terhadap pengelolaan penerimaan negara di tengah dinamika stabilitas ekonomi. "Dua hal itu bisa membuat Prabowo tak berkenan, bahkan marah, sehingga reshuffle terkesan mendadak," ucapnya.

Jamiluddin juga menyoroti bahwa tuntutan reshuffle terhadap menteri bidang ekonomi sebenarnya sudah mengemuka. Survei menunjukkan ketidakpuasan publik tertinggi tertuju pada kinerja menteri ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Namun, reshuffle kali ini hanya menyentuh posisi Menkeu, sehingga dinilai belum memenuhi harapan publik secara menyeluruh. "Kesannya hanya tambal sulam," kritiknya.

Terlepas dari pro-kontra, pelantikan Suahasil menjadi penanda arah baru kebijakan fiskal. Pasar keuangan akan mencermati langkah pertamanya, terutama dalam menjaga defisit anggaran, mengelola utang, dan merespons tekanan global. Bagi Indonesia, stabilitas ekonomi menjadi taruhan, terlebih dengan ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi.

Ke depan, apakah Suahasil mampu meredam gejolak pasar dan memulihkan kepercayaan investor? Atau justru sebaliknya, reshuffle ini hanya awal dari perombakan kabinet yang lebih luas? Waktu yang akan membuktikan, tetapi satu hal yang pasti: publik menanti terobosan nyata di sektor fiskal.