Liga-Liga Eropa Perluas Gugatan ke Komisi Eropa: Tuding FIFA Cederai Sepak Bola Wanita

Liga-liga top Eropa bersama serikat pemain global FIFPro resmi memperluas gugatan hukum terhadap FIFA ke ranah sepak bola wanita. Langkah ini menyusul kekhawatiran bahwa induk organisasi sepak bola dunia itu menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang dalam menyusun kalender pertandingan internasional wanita, yang dinilai menghambat pertumbuhan liga profesional dan membahayakan kesehatan atlet.

European Leagues, wadah yang mewakili 53 liga profesional di 34 negara—termasuk Premier League, La Liga, Serie A, dan Bundesliga—pertama kali mengajukan keluhan ke Komisi Eropa pada Oktober 2024. Saat itu, fokus gugatan adalah perlindungan kesejahteraan pemain pria menyusul keputusan FIFA merombak kalender internasional pria tanpa melibatkan liga nasional dan serikat pemain. Tuduhannya jelas: FIFA melanggar hukum persaingan usaha Uni Eropa dengan menyalahgunakan posisi dominannya.

Kini, dalam pernyataan resmi Selasa lalu, European Leagues menyatakan memperluas cakupan gugatan untuk mencakup "perilaku abusive FIFA terhadap kalender pertandingan internasional wanita dan keputusan regulasi terkait". Mereka menegaskan bahwa tindakan FIFA mengancam keberlanjutan finansial liga profesional wanita serta berisiko pada kesehatan dan kesejahteraan pemain. "Komisi Eropa harus bertindak agar hukum Uni Eropa dihormati dan masa depan sepak bola wanita tidak ditentukan sepihak oleh FIFA," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Yang menjadi sorotan adalah pola yang sama seperti dalam kasus pria: FIFA merangkap peran sebagai badan pengatur sekaligus penyelenggara kompetisi. Kondisi ini, menurut European Leagues, menciptakan konflik kepentingan yang sistemik. "FIFA secara konsisten menggunakan kekuatan regulasinya untuk menguntungkan kompetisi dan kepentingan komersialnya sendiri, merugikan sepak bola wanita dan liga nasional Eropa," tulis mereka. Tuduhan ini makin relevan setelah European Leagues menerima 14 divisi wanita sebagai anggota baru pada Juni lalu, termasuk Women's Super League Inggris dan Scottish Women's Premier League.

Di tengah tekanan hukum ini, FIFA juga tengah dilanda gejolak internal. Rencana presiden Gianni Infantino untuk menjual sebagian saham kompetisi seperti Piala Dunia kepada investor swasta—yang dikenal sebagai FIFA Forward Enterprise—menuai protes keras dan akhirnya dibatalkan. UEFA sempat mengancam boikot total, namun menarik kembali setelah mendapat jaminan dari FIFA. Meski demikian, Infantino dipastikan akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada Maret mendatang, mengejar periode ketiga hingga 2031. Pekan lalu, FIFA bahkan menuduh UEFA melancarkan "kampanye fitnah" terkait sengketa hukum yang sedang berjalan.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pelajaran penting tentang tata kelola olahraga. Sepak bola wanita di tanah air memang tengah naik daun, dengan Liga 1 Putri yang mulai bergulir dan Timnas Putri yang semakin diperhitungkan di kancah Asia. Namun, tanpa perlindungan regulasi yang kuat, nasib kompetisi domestik bisa terombang-ambing oleh keputusan sepihak otoritas tertinggi. Kasus ini juga mengingatkan bahwa konflik kepentingan antara regulator dan penyelenggara acara bukanlah hal asing—PSSI pun pernah menghadapi sorotan serupa. Jika Komisi Eropa memutuskan FIFA bersalah, preseden hukum ini bisa menjadi rujukan bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sepak bola.

Pertanyaan besarnya kini: akankah Komisi Eropa berani menjatuhkan sanksi kepada FIFA, atau justru memilih jalan kompromi? Keputusan ini tidak hanya menentukan masa depan sepak bola wanita Eropa, tetapi juga menjadi ujian bagi supremasi hukum dalam olahraga global. Jika gugatan ini berhasil, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang tuntutan serupa dari kawasan lain—dan itu akan menjadi pukulan telak bagi dominasi FIFA selama ini.