Kritik Tajam untuk Pejabat Bakom: Spekulasi Konspirasi Erupsi Gunung Dinilai Rusak Kepercayaan Publik

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing melontarkan kritik pedas terhadap pernyataan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah di Badan Komunikasi (Bakom) RI, Ulta Levenia Nababan, yang mengaitkan erupsi enam gunung api di Indonesia dengan teori konspirasi teknologi asing. Dalam wawancara dengan Tribunnews, Selasa (8/9/2026), Emrus menegaskan bahwa seorang pejabat negara tidak sepantasnya menyampaikan spekulasi tanpa dasar ilmiah, terlebih ketika publik tengah dilanda kecemasan akibat bencana alam yang terjadi hampir bersamaan.

Kontroversi ini bermula dari unggahan Ulta di media sosial yang mempertanyakan apakah rentetan erupsi gunung api di Indonesia merupakan fenomena alam murni atau hasil rekayasa teknologi, seperti proyek High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) milik Amerika Serikat. Ia bahkan mengaitkan waktu kejadian bencana dengan momen satu hari setelah pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok. Pernyataan tersebut sontak memicu kegaduhan di ruang publik, mengingat Ulta adalah pejabat yang bertugas di bidang komunikasi pemerintah, bukan ilmuwan atau ahli kebencanaan.

Emrus, yang juga akademisi di Universitas Pelita Harapan, menggarisbawahi bahwa pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas sosial. Menurutnya, pandangan yang disampaikan di luar koridor tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dapat menimbulkan ketidakteraturan, baik di internal pemerintahan maupun di tengah masyarakat. "Lain halnya jika pejabat pemerintah menyatakan pendapat pribadi yang sama sekali tidak terkait dengan lingkungan kerja pemerintah, masih bisa dibenarkan, misalnya, masak-memasak yang sehat di rumahnya," ujarnya, mencontohkan batasan yang jelas antara ranah personal dan profesional.

Kritik ini menyoroti dilema yang lebih besar: di era disinformasi yang marak, publik justru menuntut pejabat negara menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran berbasis data. Ketika pejabat di lingkaran komunikasi negara justru melempar spekulasi konspiratif, hal itu tidak hanya merusak kredibilitas institusi, tetapi juga dapat memperkeruh situasi kebencanaan yang sudah kompleks. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah berulang kali menegaskan bahwa erupsi gunung api di Indonesia adalah fenomena geologis yang dapat dijelaskan secara ilmiah, tanpa campur tangan teknologi asing.

Bagi masyarakat Indonesia, isu ini bukan sekadar perdebatan akademis. Negara ini berada di Cincin Api Pasifik, dengan lebih dari 127 gunung api aktif, sehingga erupsi adalah bagian dari siklus alam yang harus dihadapi dengan mitigasi berbasis sains. Ketika pejabat publik justru menyebarkan narasi yang tidak berdasar, upaya edukasi kebencanaan yang dilakukan para ahli menjadi tergerus. Kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang menurut survei sejumlah lembaga masih relatif tinggi, dapat terkikis jika pejabatnya dinilai tidak kompeten dalam menyikapi isu-isu krusial.

Emrus juga menyinggung pentingnya etika komunikasi pejabat publik. Ia menilai, setiap narasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta, data, bukti, dan argumentasi yang kuat. Tanpa itu, pejabat berisiko menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. "Tidak lazim seorang pejabat pemerintah memberi pendapat di luar tupoksinya di lingkungan pemerintah, terkait segala sesuatu tentang pemerintah, di mana dia masih bagian dari keseluruhan pemerintah," tegasnya. Pernyataan ini mengisyaratkan perlunya evaluasi internal di Bakom dan KSP terkait disiplin komunikasi pejabat.

Ke depan, publik akan terus mengawasi bagaimana pemerintah merespons kritik ini. Apakah akan ada klarifikasi resmi dari Ulta Levenia atau langkah tegas dari atasannya? Yang jelas, insiden ini menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus informasi, pejabat negara harus menjadi teladan dalam menjaga narasi kebangsaan yang sehat dan berbasis keilmuan. Pertanyaannya, mampukah institusi pemerintahan memperbaiki pola komunikasi publiknya sebelum kepercayaan masyarakat semakin menipis?