Peta Jalan Damai Gaza di Ujung Tanduk: Desakan Baru agar Israel Tak Ingkar Janji

Abu Dhabi – Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menegaskan bahwa Israel tidak punya pilihan selain menepati janji-janjinya dalam peta jalan perdamaian yang telah disusun. Tanpa realisasi komitmen tersebut, proses yang baru berjalan beberapa bulan ini berisiko kehilangan arah dan membuat solusi dua negara semakin mustahil diwujudkan.

Pernyataan itu disampaikan Mladenov di sela-sela Forum Hili ketiga yang berlangsung di Abu Dhabi, Senin (7/9). Ia mengakui ada kemajuan dibandingkan kondisi setahun lalu, tetapi menilai situasi di lapangan masih jauh dari kata layak. “Kita masih berada pada titik di mana kita perlu memastikan bahwa apa yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan dan mampu mengubah kehidupan warga Gaza secara signifikan,” ujarnya. Namun, ia langsung menambahkan, “Sayangnya, kita belum sampai di tahap itu.”

Peta jalan yang dimaksud bukan sekadar dokumen kosong. Dewan Perdamaian yang dibentuk pada Januari lalu, di bawah payung rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza, telah merilis kerangka kerja pada 31 Juli. Isinya mencakup pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel secara bertahap, penyerahan administrasi kepada komite teknokratis Palestina, hingga pengerahan pasukan stabilisasi internasional untuk mendukung rekonstruksi. Inisiatif ini juga didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Mladenov mengungkapkan bahwa diskusi dengan Israel masih terus berjalan, terutama mengenai penarikan pasukan sebagai imbalan atas pelucutan senjata Hamas. Namun, ia menyebut negosiasi dengan Hamas selama tujuh bulan terakhir sebagai “diskusi yang sangat intens dan sangat sulit.” Ia memuji peran mediasi Turki, Mesir, dan Qatar, serta dukungan dari Uni Emirat Arab dan negara-negara kawasan lainnya.

Di tengah kebuntuan itu, Mladenov memaparkan tiga skenario yang mungkin terjadi: mempertahankan status quo, memperluas operasi militer Israel hingga menduduki kembali Gaza, atau melaksanakan peta jalan yang sudah disusun. Ia menilai opsi ketiga sebagai pilihan yang paling masuk akal, meski menuntut konsesi dari semua pihak. “Satu-satunya cara kita bisa kembali ke arah solusi dua negara adalah jika ada pemerintahan transisi, pelucutan senjata, dan penarikan pasukan dari Gaza,” tegasnya.

Mladenov juga mengingatkan bahwa warga Gaza masih hidup dalam kondisi yang mengerikan dan tidak mungkin bertahan menghadapi musim dingin lagi dalam situasi seperti sekarang. Ia menyebut krisis ini telah menimbulkan penderitaan emosional, politik, dan kemanusiaan yang luar biasa, tidak hanya bagi warga Palestina, tetapi juga bagi masyarakat Israel. “Baik warga Palestina maupun Israel tidak akan pergi ke mana-mana. Tidak ada pihak yang akan meninggalkan rumah mereka,” katanya, seraya menekankan pentingnya memulihkan dialog politik.

Pertanyaan besar kini mengarah pada politik domestik Israel. Dengan pemilihan umum yang dijadwalkan pada Oktober, Mladenov mengakui masa kampanye sering memicu reaksi spontan dan manuver politik yang bisa mengganggu kelanjutan komitmen. Namun, ia meyakini bahwa pada akhirnya rakyat Israel menginginkan perubahan dari tragedi yang berkepanjangan. “Diperlukan perspektif jangka panjang, terlepas dari tekanan politik jangka pendek akibat kampanye,” ujarnya.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki resonansi tersendiri. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sejarah panjang dukungan terhadap perjuangan Palestina, Jakarta terus mendorong terciptanya perdamaian yang adil. Peta jalan yang digagas BoP—meski lahir dari inisiatif AS—bisa menjadi pintu masuk bagi keterlibatan lebih nyata negara-negara seperti Indonesia dalam proses rekonstruksi dan stabilisasi Gaza. Pertanyaannya, akankah Israel benar-benar menepati janji, atau justru memanfaatkan momen transisi politik untuk mengulur waktu?