Nepal Setahun Setelah Gelombang Protes: Tuntutan Keadilan Belum Usai di Tengah Duka Banjir

Ratusan warga, didominasi anak muda, kembali memadati area gedung parlemen Nepal yang hangus terbakar di Kathmandu pada Selasa (8/9) untuk memperingati satu tahun protes anti-korupsi berdarah yang berhasil menjatuhkan pemerintahan sebelumnya. Momen refleksi ini berlangsung di tengah duka mendalam yang masih menyelimuti negeri Himalaya itu akibat banjir dahsyat dua pekan lalu, menjadikan peringatan tahun ini sarat makna ganda: mengenang masa lalu yang kelam sekaligus meratapi bencana yang sedang berlangsung.

Protes yang meletus pada 8-9 September 2025 itu berawal dari kemarahan atas larangan media sosial yang singkat, namun dengan cepat menjelma menjadi gerakan besar yang menuntut perbaikan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan perubahan sistem politik yang dinilai sudah usang. Gelombang demonstrasi yang berujung pada penyerangan gedung-gedung pemerintahan itu menewaskan 76 orang, melukai ratusan lainnya, dan memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli untuk mundur. Rangkaian peristiwa tersebut akhirnya membawa Balendra Shah, perdana menteri muda berusia 30-an, berkuasa pada Maret lalu.

Bagi sebagian pengunjuk rasa, kejatuhan rezim Oli adalah kemenangan yang sepadan dengan pengorbanan yang telah diberikan. Aastha Shrestha, 23 tahun, yang ikut berdemo tahun lalu, menilai perubahan politik yang terjadi saat ini membuktikan bahwa nyawa yang melayang tidak sia-sia. Namun, di sudut lain area gedung parlemen yang masih dipenuhi tumpukan kendaraan hangus, Anish Acharya, 19 tahun, hadir membawa bunga dengan perasaan yang jauh berbeda. Ia mempertanyakan esensi pengorbanan tersebut ketika para pelaku kekerasan masih bebas berkeliaran dan proses hukum berjalan tanpa kejelasan.

Komisi penyelidikan independen yang dibentuk untuk mengusut kekerasan telah menyerahkan laporannya pada April lalu. Temuan komisi mengungkap fakta memilukan: mayoritas korban, yakni 51 orang, tewas akibat tembakan yang sebagian besar mengenai bagian kepala atau dada. Laporan tersebut juga merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut terhadap sejumlah pejabat, termasuk mantan PM Oli. Meski demikian, rekomendasi itu belum membuahkan hasil yang signifikan. Oli memang sempat ditahan sehari setelah protes, tetapi tidak ada satu pun pejabat tinggi yang secara resmi diadili atas peran mereka dalam penembakan massal tersebut.

Di tengah tuntutan keadilan yang belum tuntas, pemerintahan Shah kini justru dihadapkan pada ujian terbesar sejak dilantik: memimpin operasi penyelamatan dan pemulihan pasca-banjir glasial dahsyat yang melanda kawasan perbatasan dengan China pada 26 Agustus. Bencana tersebut menewaskan sedikitnya 1.399 orang di kedua negara, dengan 1.356 korban jiwa di Nepal. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah mengingat 5.500 orang lainnya dilaporkan hilang dan belum ditemukan.

Perdana Menteri Shah, melalui akun media sosialnya, menyatakan harapannya agar peringatan ini menjadi inspirasi untuk membangun Nepal yang adil, transparan, dan penuh peluang. Sementara itu, Sushila Karki, yang sempat menjabat sebagai perdana menteri interim setelah kejatuhan Oli, menyerukan agar semua pihak menjalankan tugas dengan jujur dan waspada agar rakyat tidak perlu lagi turun ke jalan untuk menuntut pemerintahan yang baik.

Bagi Indonesia, dinamika politik Nepal ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana krisis kepercayaan publik dapat memicu gejolak sosial yang masif. Meskipun konteks politik dan sosial kedua negara sangat berbeda, kesamaan dalam hal tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan adalah isu universal yang juga relevan di dalam negeri. Fenomena ini mengingatkan bahwa pemerintahan yang bersih dan responsif bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk mencegah disintegrasi sosial.

Kini, pemerintah Nepal berada di persimpangan jalan. Keberhasilan menangani bencana banjir akan menjadi ujian awal kredibilitasnya, sementara kelanjutan proses hukum atas pelanggaran HAM masa lalu akan menentukan apakah kepercayaan publik yang baru terbangun dapat dipertahankan. Pertanyaan besarnya: akankah pemerintahan muda ini mampu membuktikan bahwa perubahan yang dijanjikan bukan sekadar retorika politik, atau justru akan mengulang pola lama yang memicu kemarahan rakyat?