Badan Gizi Nasional Tutup 1.999 Dapur Makan Bergizi Gratis: Sertifikasi Higiene Jadi Sorotan
Baca dalam 60 detik
- Badan Gizi Nasional menghentikan operasional 1.999 dapur karena tidak memiliki sertifikasi higiene dari Kementerian Kesehatan.
- Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kasus keracunan makanan yang dilaporkan mencapai 50.000 orang sejak program diluncurkan.
- Penutupan massal ini menggarisbawahi tantangan besar dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan pada program prioritas pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 1.999 dapur yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran gagal memenuhi kewajiban registrasi sertifikasi higiene dan sanitasi. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, pada Senin (7/9), sebagai bentuk komitmen menjaga mutu dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Penutupan ini menyasar dapur-dapur yang belum terdaftar di Kementerian Kesehatan untuk menjalani sertifikasi wajib. Dari total 27.022 dapur yang beroperasi hingga 7 September, sekitar 7,4 persen di antaranya kini harus menghentikan aktivitas sementara. Sudaryono menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar higiene bukanlah hal yang bisa ditawar, mengingat sasaran program ini adalah anak sekolah dan kelompok rentan yang sangat sensitif terhadap kontaminasi pangan.
Langkah ini merupakan respons atas rentetan insiden keracunan yang mencoreng program andalan Presiden Prabowo Subianto sejak diluncurkan pada Januari tahun lalu. Data terbaru menunjukkan lebih dari 2.000 siswa dan guru di sejumlah provinsi jatuh sakit pekan lalu setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Secara kumulatif, anggota Komisi IX DPR Charles Honoris mengungkapkan bahwa setidaknya 50.000 orang telah terdampak keracunan hingga 1 September, berdasarkan data dinas kesehatan.
BGN sendiri mengidentifikasi penyebab utama keracunan adalah penyimpanan makanan yang tidak tepat dan keterlambatan distribusi. Kedua faktor ini membuka celah bagi pertumbuhan bakteri patogen yang memicu gangguan kesehatan. Penutupan dapur yang tidak patuh diharapkan menjadi efek jera sekaligus langkah preventif untuk memutus rantai kontaminasi.
Di tengah gencarnya evaluasi internal, program MBG juga masih dibayangi persoalan lain, seperti dugaan korupsi dan pergantian kepemimpinan di tubuh BGN. Meski demikian, pemerintah tampak berupaya memperbaiki tata kelola dengan memperketat pengawasan. BGN berjanji akan menyelidiki setiap dapur yang ditutup sebelum menentukan langkah lanjutan, apakah akan diberikan kesempatan memperbaiki diri atau dicabut izin operasionalnya secara permanen.
Bagi Indonesia, program MBG bukan sekadar proyek sosial, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penerapan standar keamanan pangan di ribuan dapur yang tersebar di seluruh negeri. Pertanyaannya, apakah penutupan massal ini cukup untuk memulihkan kepercayaan publik, atau justru menjadi sinyal bahwa program sebesar ini membutuhkan restrukturisasi yang lebih fundamental?
