Iran Umumkan Doktrin Serangan Preventif, Eskalasi di Selat Hormuz Kian Mengkhawatirkan

Teheran, melalui media pemerintahnya, Senin (8/9), menegaskan bahwa rudal balistik dengan kemampuan terbaru menjadi bukti doktrin baru: Iran akan mengambil tindakan terhadap setiap ancaman, bahkan sebelum ancaman itu dieksekusi. Pernyataan ini memicu kekhawatiran baru di tengah ketegangan yang sudah memanas di kawasan Teluk.

Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, dalam wawancara yang disiarkan televisi pemerintah, membanggakan kemampuan rudal baru yang diklaim telah diuji ke kapal perang Amerika Serikat. Namun, belum jelas apakah yang diuji adalah rudal berbahan bakar padat Qassem Basir yang disebut-sebut memiliki jangkauan lebih dari 1.200 kilometer dan hulu ledak setengah ton. Klaim ini muncul setelah AS pada Sabtu (6/9) melaporkan peluncuran rudal balistik ke kapal perangnya dan membalas dengan menghantam tiga kapal tanker minyak Iran.

Para pengamat menilai eskalasi ini berbahaya. Selama enam bulan perang, serangan Iran di laut cenderung menyasar kapal dagang, bukan kapal perang. Kini, dengan menargetkan kapal perang AS, Teheran menunjukkan keberanian yang meningkat. Juru bicara militer AS menyatakan kapal-kapal perangnya berhasil menghindari serangan tersebut.

Laporan media Iran menyebut Qassem Basir sebagai "titik balik dalam strategi pertahanan Iran". Rudal yang diperkenalkan tahun lalu ini diklaim memiliki akurasi lebih tinggi. Eskalasi ini terjadi di tengah upaya AS dan Israel yang sejak awal tahun menyerang Iran dengan dalih program rudal balistiknya. Serangan tersebut justru memicu perang terbuka yang hingga kini belum mereda.

Gedung Putih menanggapi rencana Rezaei untuk memberlakukan "zona eksklusi" di dekat Selat Hormuz dengan tegas. AS menyatakan jalur air tersebut tetap terbuka dan berada di bawah kendali mereka. Angkatan Laut AS mengklaim telah membersihkan selat dari ranjau dan akan meningkatkan lalu lintas kapal tanker ke pelabuhan non-Iran. Blokade AS terhadap pelabuhan Iran terus berlanjut untuk menekan ekonomi Teheran dengan membatasi ekspor minyaknya.

Teheran menginginkan kapal-kapal mengikuti rute yang mereka tentukan melalui selat yang sebelumnya dianggap sebagai perairan internasional. Rezaei mengakui bahwa AS telah membantu sejumlah kapal transit melalui rute di lepas pantai Oman. Ia juga menyatakan Iran tidak akan menenggelamkan kapal-kapal tersebut karena membawa minyak, dengan alasan lingkungan.

Ketegangan ini memicu frustrasi di negara-negara Teluk. Anwar Gargash, penasihat diplomatik presiden UEA, dalam forum di Abu Dhabi menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang boleh mengendalikan selat tersebut. "Ekspor energi kami tidak akan disandera, begitu pula perdagangan dan aktivitas ekonomi kami," ujarnya. UEA, sekutu dekat AS, berulang kali menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran. Bulan lalu, UEA bahkan menghentikan semua perdagangan dengan Iran setelah kembali diserang.

Gargash memperingatkan bahwa membangun kembali kepercayaan antara Iran dan negara-negara Teluk bisa memakan waktu puluhan tahun. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Nabil Fahmy, dalam pertemuan tingkat menteri di Kairo, mengecam serangan Iran terhadap negara-negara Teluk dan menegaskan, "Kami tidak akan menerima koridor maritim kami menjadi alat tawar-menawar dalam kalkulasi pihak lain."

Bagi Indonesia, konflik ini bukan sekadar berita mancanegara. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi global. Selat Hormuz adalah jalur transit bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Gangguan di selat tersebut dapat memicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam, yang pada akhirnya membebani anggaran subsidi energi dan inflasi domestik. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini dan menyiapkan langkah mitigasi, seperti diversifikasi sumber impor minyak dan penguatan cadangan energi nasional.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah eskalasi akan terjadi, melainkan sejauh mana konflik ini akan mengguncang stabilitas kawasan dan ekonomi global. Dengan kedua belah pihak yang sama-sama ngotot, akankah ada ruang untuk diplomasi, atau justru konfrontasi terbuka yang tak terhindarkan?