Kesenjangan Pendidikan di Jepang Melebar: Anak Keluarga Miskin Makin Tertinggal

Sebuah survei yang dirilis oleh kelompok nirlaba Chance for Children mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Jepang menghadapi hambatan yang jauh lebih besar untuk mengakses kegiatan pendidikan di luar jam sekolah, sebuah temuan yang menyoroti semakin melebarnya kesenjangan berdasarkan status ekonomi.

Organisasi yang berbasis di Tokyo ini mensurvei 7.374 wali dari siswa SD, SMP, dan SMA pada Maret 2026. Mereka memotret partisipasi anak dalam "aktivitas pengalaman" seperti klub, kerja sukarela, perjalanan, dan menonton pertandingan olahraga langsung, serta pemanfaatan bimbingan belajar (cram school) dan pembelajaran daring.

Hasilnya menunjukkan kontras yang mencolok: di antara rumah tangga dengan anak SD dan pendapatan tahunan di bawah 3 juta yen (sekitar Rp 300 juta), 24,8 persen mengaku anak mereka tidak mengikuti satu pun aktivitas tersebut dalam setahun terakhir. Angka ini turun drastis menjadi 8,8 persen pada kelompok pendapatan 6 juta yen (sekitar Rp 600 juta) atau lebih.

Kesenjangan bahkan lebih tajam pada jenjang pendidikan menengah. Untuk siswa kelas tiga SMP, 63,2 persen rumah tangga berpendapatan rendah tidak menggunakan layanan bimbel atau belajar daring, sementara pada kelompok berpendapatan tinggi angkanya hanya 29,1 persen. Pola serupa juga terlihat pada siswa kelas tiga SMA.

Survei ini juga menyoroti dampak inflasi terhadap anggaran pendidikan. Sekitar 15,9 persen rumah tangga berpendapatan rendah mengaku mengurangi pengeluaran untuk pendidikan karena harga-harga naik, sementara pada kelompok berpendapatan tinggi hanya 7,5 persen yang melakukan hal serupa. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran bahwa tekanan ekonomi jangka panjang akan semakin memperlebar jurang prestasi akademik.

Menurut Chance for Children, kenaikan harga yang berkepanjangan berisiko memperbesar kesenjangan pendidikan. Organisasi ini menilai bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, anak-anak dari keluarga kurang mampu akan semakin tertinggal dalam persaingan meraih pendidikan tinggi dan peluang karier yang lebih baik.

Fenomena ini sejalan dengan kekhawatiran global tentang bagaimana ketidaksetaraan pendapatan berdampak pada mobilitas sosial. Di Indonesia, isu serupa juga mengemuka, terutama di daerah tertinggal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa anak dari keluarga 20 persen termiskin memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dibandingkan mereka yang berasal dari 20 persen terkaya. Perbedaan akses terhadap bimbingan belajar dan kegiatan ekstrakurikuler sering kali menjadi pembeda kualitas pendidikan.

Ke depan, pemerintah Jepang perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih terarah, seperti subsidi untuk kegiatan ekstrakurikuler atau perluasan program beasiswa. Pertanyaannya, akankah langkah konkret segera diambil sebelum kesenjangan ini menjadi permanen?