Midterm AS: Demokrat Menekan, Trump Terancam Pemakzulan?

Kontestasi politik Amerika Serikat memasuki babak krusial. Pada 3 November mendatang, pemilihan paruh waktu (midterm) akan menjadi ajang penilaian publik terhadap kepemimpinan Donald Trump. Jika Partai Demokrat berhasil merebut kendali mayoritas di DPR dan Senat, posisi presiden ke-45 itu diprediksi melemah secara signifikan, bahkan berpotensi membuka kembali pintu menuju proses pemakzulan.

Tekanan terhadap Trump kian nyata seiring tingkat ketidakpuasan publik yang tinggi. Survei Reuters/Ipsos mencatat kepuasan terhadap kinerja presiden berada di titik terendah, dengan isu ekonomi dan konflik di Iran menjadi pemicu utama. Angka ketidaksetujuan bersih terhadap Trump bahkan lebih buruk dibandingkan periode yang sama pada 2018, ketika Demokrat sukses merebut 40 kursi DPR. Kondisi ini menjadi alarm bagi Partai Republik yang hanya unggul tipis 218-214 kursi di DPR, dengan seluruh 435 kursi akan diperebutkan.

Menurut analis Cook Political Report, Jessica Taylor, pemilu paruh waktu pada dasarnya adalah mekanisme bagi pemilih untuk mengekspresikan penilaian terhadap presiden yang berkuasa. "Jika Anda ingin menyuarakan ketidakpuasan terhadap presiden, satu-satunya cara dalam pemilihan paruh waktu adalah dengan tidak memilih partainya," ujarnya, seperti dikutip Reuters. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa setiap kursi yang hilang dari kubu Republik dapat diartikan sebagai hukuman politik terhadap Trump.

Jika Demokrat mengambil alih DPR, mereka dapat menggunakan mayoritas untuk membuka berbagai penyelidikan terhadap pemerintahan Trump. Para pemimpin Demokrat sebelumnya telah berjanji mengusut dugaan praktik korupsi yang mereka kaitkan dengan presiden. Dengan kendali DPR, proses menuju pemakzulan secara politik akan jauh lebih mudah disetujui. Namun, skenario yang lebih serius terjadi jika Demokrat sekaligus menguasai Senat. Dalam sistem AS, DPR memiliki kewenangan mengajukan pasal-pasal pemakzulan, sementara Senat menggelar persidangan untuk menentukan apakah presiden harus diberhentikan. Kendali atas kedua kamar Kongres akan membuat ancaman terhadap kelangsungan pemerintahan Trump menjadi nyata, meski pemberhentian tetap membutuhkan dukungan dua pertiga senator dalam persidangan impeachment.

Trump sendiri bukanlah wajah baru dalam pusaran impeachment. Pada 2019, DPR yang dikuasai Demokrat menyetujui pasal impeachment terhadap dirinya, namun ia dibebaskan Senat pada 2020 karena mayoritas senator Republik menolak menjatuhkannya. Upaya kedua terjadi pada 2021 setelah kerusuhan Capitol, namun kembali mentok karena dukungan Republik tidak mencukupi untuk mencapai ambang dua pertiga suara. Sejarah ini menunjukkan bahwa meskipun DPR dapat mengajukan tuntutan, Senat tetap menjadi benteng terakhir bagi presiden.

Bagi Indonesia, hasil midterm AS memiliki implikasi strategis. Kebijakan luar negeri dan perdagangan AS yang agresif di bawah Trump, terutama terkait tarif dan tekanan geopolitik, dapat berubah jika Demokrat menguasai Kongres. Potensi pergeseran prioritas Washington—dari fokus pada persaingan dengan China menuju isu domestik—bisa memengaruhi dinamika ekonomi kawasan. Investor dan pelaku pasar di Indonesia perlu mencermati arah kebijakan fiskal dan moneter AS pasca-midterm, karena gejolak politik di negara adidaya sering kali berdampak pada arus modal dan nilai tukar di negara berkembang.

Dengan delapan pekan menuju hari pemungutan suara, Trump berada dalam periode penentuan. Jika pemilih menggunakan midterm untuk menghukum pemerintahannya dan Demokrat merebut kedua kamar Kongres, dua tahun terakhir masa jabatannya dapat berubah menjadi medan pertarungan politik yang sengit. Pertanyaannya, akankah skenario 2019 terulang dengan akhir yang berbeda? Atau justru Demokrat akan memilih fokus pada agenda legislatif daripada impeachment yang berisiko? Jawabannya akan menentukan tidak hanya nasib politik Trump, tetapi juga arah demokrasi AS yang berdampak global.