Kasus Eks Jampidsus Febrie: Penyidikan Mandek di Tiga Tersangka, Publik Menanti Kejelasan

Lima bulan setelah penetapan tersangka pertama, perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih belum menunjukkan titik terang. Kejaksaan Agung memang telah menambah satu tersangka baru, namun langkah penyidikan dinilai berjalan lambat dan parsial, memicu spekulasi bahwa kasus ini sengaja dibiarkan mengambang.

Terakhir, pada 30 Juli 2026, pengusaha Nurman Herin resmi menyandang status tersangka, melengkapi dua nama sebelumnya: pengacara Don Ritto dan Febrie sendiri. Ketiganya dijerat dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Meski demikian, pengamat hukum menilai penetapan tersangka ketiga itu belum cukup untuk menjawab tuntutan publik akan pengusutan tuntas.

Boyamin Saiman, koordinator lembaga anti-korupsi yang kerap memantau perkara ini, menggarisbawahi bahwa dari 18 lokasi yang terkait dengan aktivitas Febrie, baru lima lokasi yang digeledah. Lebih dari itu, ia menyoroti fakta bahwa belum ada satu pun pegawai internal kejaksaan yang diperiksa sebagai saksi. Padahal, dugaan keterlibatan sejumlah pihak di lingkungan institusi tersebut menjadi salah satu kunci pengungkapan kasus.

Di luar para tersangka, dua nama lain mencuat sebagai figur sentral. Ferry Yanto Hongkiriwang, yang akrab disapa Ferry Boboho, telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena perannya yang dianggap penting. Sementara itu, Tan Kian, seorang saksi yang telah diperiksa lebih dari sekali, diduga kuat pernah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu. Keberadaan kedua saksi ini menjadi penanda bahwa alur perkara sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar tiga tersangka.

Lambatnya penyidikan ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang komitmen Kejaksaan Agung dalam membersihkan rumahnya sendiri. Sebagai institusi yang selama ini menjadi garda depan pemberantasan korupsi, kasus yang menimpa salah satu pejabat tinggi internalnya menjadi ujian kredibilitas. Jika proses hukum berhenti di tengah jalan, publik akan semakin sulit mempercayai independensi dan ketegasan lembaga tersebut.

Di sisi lain, langkah praperadilan yang diajukan Febrie tidak otomatis menghentikan penyidikan. Namun, ketiadaan perkembangan yang signifikan justru menimbulkan kesan bahwa ada kekuatan besar yang mencoba mengerem laju kasus ini. Fenomena ini bukan hal baru dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana kasus-kasus yang melibatkan elite sering kali berakhir tanpa kejelasan.

Ke depan, tekanan publik akan semakin besar agar Kejaksaan Agung segera memperluas pemeriksaan, termasuk menjangkau lokasi-lokasi yang belum digeledah dan memanggil pegawai internal yang diduga terlibat. Pertanyaan krusial yang menggantung: akankah kasus ini menjadi preseden baru dalam pemberantasan korupsi struktural, atau justru tenggelam seperti kasus-kasus lain yang pernah mengguncang institusi penegak hukum?