MBG Watch Desak Status KLB Keracunan Pangan: 43 Ribu Anak Jadi Korban, Anggaran Pendidikan Dipertaruhkan

Lonjakan kasus keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memaksa koalisi pemantau MBG Watch mendesak pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Desakan ini muncul setelah tiga kabupaten di Jawa Timur—Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang—melaporkan ratusan pelajar dan guru mengalami gejala keracunan dalam sepekan terakhir, menambah daftar panjang insiden yang telah berlangsung sejak program diluncurkan Januari 2025.

Anggota MBG Watch, Isnawati Hidayah, menegaskan bahwa kasus-kasus yang tersebar di berbagai daerah tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian terpisah. Menurutnya, pola keracunan yang berulang mengindikasikan masalah sistemik dalam rantai pasok dan pengolahan makanan, bukan sekadar kelalaian operator dapur. "Kami mendesak pemerintah berhenti melihat ini sebagai kasus per kasus," ujarnya dalam wawancara dengan Tribunnews, Senin (7/9/2026). Ia menambahkan bahwa akumulasi korban yang mencapai lebih dari 43.000 anak dalam 20 bulan terakhir menunjukkan kegagalan pengawasan yang serius.

Data terbaru dari Jawa Timur memperlihatkan skala dampaknya: 664 santri dan siswa di Sidoarjo, sedikitnya 170 orang di Nganjuk, serta 250 siswa dan guru di Jombang. Jika ditotal dengan laporan sebelumnya, angka tersebut menguatkan argumen MBG Watch bahwa keracunan MBG telah memenuhi kriteria KLB sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 1 Tahun 2026 juncto Permenkes No. 2 Tahun 2013. Status KLB sendiri merujuk pada peningkatan signifikan kasus kesakitan, kematian, atau kedisabilitasan dalam wilayah dan waktu tertentu, yang menuntut respons cepat pemerintah.

Yang membuat situasi ini kian pelik adalah sumber pendanaan program. MBG dibiayai dari anggaran pendidikan, yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas belajar, bukan untuk menanggung risiko kesehatan massal. Isnawati menggarisbawahi bahwa setiap korban adalah anak usia sekolah yang hak pendidikannya terancam. "Satu korban pun terlalu mahal," katanya, menolak anggapan bahwa kritik terhadap program hanyalah dinamika politik belaka. Ia menuntut pemerintah menunjukkan keseriusan dengan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar gimmick.

Kekhawatiran MBG Watch tidak berlebihan. Dalam 20 bulan terakhir, program yang menjadi unggulan pemerintah ini telah menelan korban puluhan ribu anak. Jika tidak segera ditangani secara darurat, kepercayaan publik terhadap program pangan sekolah bisa runtuh total. Apalagi, kasus keracunan tidak hanya terjadi di Jawa Timur; laporan serupa pernah muncul dari berbagai daerah, menandakan masalah ini bersifat nasional.

"Ini bukan lagi panggung politik atau gimmick yang dilakukan pemerintah untuk men-tone down kritik. Ini terlalu fatal. Satu korban pun terlalu mahal." — Isnawati Hidayah, MBG Watch

Dari perspektif kebijakan publik, penetapan status KLB bukan sekadar formalitas. Langkah ini akan membuka akses pada mekanisme respons cepat, seperti investigasi menyeluruh oleh Badan POM, pengawasan ketat terhadap dapur umum, serta potensi penghentian sementara program di daerah terdampak. Namun, keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat yang selama ini cenderung defensif terhadap kritik. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan mengambil langkah berani demi keselamatan anak-anak, atau justru mengorbankan mereka demi mempertahankan citra program?

Ke depan, tekanan pada pemerintah akan terus meningkat. MBG Watch sebelumnya juga mendesak penghentian sementara program setelah kasus keracunan menembus 50.000 korban—angka yang disebutkan dalam berita terkait. Meski data terbaru menunjukkan 43.000, tren kenaikan tetap mengkhawatirkan. Jika status KLB tidak segera ditetapkan, bukan tidak mungkin koalisi masyarakat sipil akan membawa kasus ini ke ranah hukum atau menggelar aksi nasional. Pemerintah harus memilih: bertindak cepat atau menuai risiko politik yang jauh lebih besar di masa depan.