India Siap Pungut Biaya Transaksi UPI, Pedagang Kecil Terancam Margin Menipis

Parlemen India baru saja mengesahkan aturan yang membuka jalan bagi perbankan dan penyedia jasa pembayaran untuk menarik biaya dari merchant atas transaksi UPI di atas nilai tertentu. Langkah ini memutus tradisi bebas biaya yang dinikmati pelaku usaha sejak 2020, dan langsung memicu kekhawatiran di kalangan bisnis kecil yang selama ini mengandalkan sistem pembayaran instan tersebut.

Sepanjang tahun lalu, UPI—jaringan pembayaran real-time yang dikelola National Payments Corporation of India—telah menjelma menjadi tulang punggung transaksi ritel di negara itu. Data Kementerian Keuangan India menunjukkan UPI menguasai 57 persen transaksi pengguna, melampaui uang tunai yang hanya 38 persen. Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan 2025 menyebutnya sebagai sistem pembayaran real-time terbesar di dunia berdasarkan volume transaksi.

Di balik kesuksesan itu, pemerintah India telah mengucurkan dana sekitar 82,7 miliar rupee (setara US$876 juta) selama empat tahun fiskal hingga Maret 2025 sebagai insentif adopsi. Namun, Kementerian Keuangan kini menilai ketergantungan pada subsidi tidak lagi berkelanjutan. Dalam pernyataan Agustus lalu, mereka menekankan perlunya peningkatan infrastruktur, keamanan siber, dan pencegahan fraud seiring pertumbuhan UPI yang pesat—dari 6,3 miliar transaksi bulanan pada Juli 2022 menjadi 23,6 miliar pada Juli 2026.

Bagi pelaku usaha seperti Zachariah Jacob, pemilik tiga restoran di Delhi, perubahan ini terasa mengancam. Sekitar 60 persen pembayaran di restorannya kini mengalir lewat UPI, dan selama ini ia menikmati keuntungan tanpa potongan biaya, berbeda dengan kartu kredit yang memangkas 1,25–1,7 persen dari nilai transaksi. “Jika biaya merchant 0,5 persen diterapkan, dengan margin keuntungan kami yang hanya 7–8 persen, dampaknya signifikan,” ujarnya. Dalam sebulan, nilai transaksi UPI di restorannya bisa mencapai 10 juta rupee, sehingga biaya 0,5 persen berarti sekitar 50.000 rupee harus dibayarkan—jumlah yang tidak sedikit.

Kekhawatiran serupa disuarakan Asosiasi Restoran Nasional India (NRAI). Wakil ketuanya, Zorawar Kalra, menegaskan bahwa UPI telah menjadi “sangat krusial” bagi bisnis restoran. Menurutnya, biaya 0,1–0,2 persen mungkin masih bisa diserap, tetapi jika mencapai 0,5 persen atau lebih, banyak pengusaha akan mulai mempertanyakan kelangsungan usaha mereka. “Saya tidak ingin restoran sampai harus berkata kepada pelanggan, ‘Jangan bayar pakai UPI’,” katanya. Hal itu, lanjutnya, akan bertentangan dengan ekosistem pembayaran digital yang telah dibangun India dengan susah payah.

Di sektor lain, Arif Hanfi, pemilik toko elektronik di Maharashtra, menyoroti transaksi bernilai puluhan ribu rupee yang biasa terjadi di tokonya. “Merchant tidak akan membayar dari kantong sendiri,” tegasnya. Ia memperkirakan konsumen akan mencari celah, misalnya memecah pembayaran atau beralih ke transfer bank langsung. Sementara itu, Harsh Bhudolia, pendiri platform pembayaran Takkada, menggarisbawahi keanehan skema biaya berbasis persentase. “Biaya teknologi untuk memproses pembayaran 50.000 rupee sebenarnya sama dengan 500 rupee, tapi dengan skema persentase, biayanya jadi 100 kali lipat,” jelasnya. Ia mencontohkan, distributor sudah terbiasa membayar biaya tetap 50–60 rupee untuk transfer internet banking senilai 20.000–50.000 rupee.

Analis Anand Rathi Share and Stock Brokers, Tanvi Kanchan, menilai dampak biaya ini akan bervariasi antar sektor. Bisnis dengan nilai transaksi tinggi tetapi margin tipis—seperti pengecer bahan bakar, distributor, dan grosir—akan paling rentan. Sebaliknya, usaha dengan daya tawar harga kuat atau margin sehat masih bisa menyerap biaya moderat. Ia menyarankan adanya batas maksimal biaya untuk transaksi bernilai besar, mengingat beban teknologi tidak linear dengan nilai transaksi.

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, membela kebijakan ini dengan merujuk praktik di negara lain. Ia menyebut sistem pembayaran cepat di Brasil, Indonesia, Singapura, dan Thailand juga mengenakan biaya merchant. Namun, perbandingan itu tidak sepenuhnya meredakan kecemasan pelaku usaha di India, yang selama ini menikmati keunggulan biaya UPI dibanding kartu kredit.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pelajaran berharga. Sistem pembayaran cepat seperti QRIS yang dikelola Bank Indonesia juga mengandalkan model tanpa biaya merchant untuk mendorong adopsi. Jika India—dengan volume transaksi raksasa—mulai menarik biaya, pertanyaan tentang keberlanjutan subsidi dan insentif infrastruktur menjadi relevan bagi regulator di kawasan. Akankah Indonesia mengambil jalan serupa ketika QRIS mencapai skala kritis? Atau justru mempertahankan model bebas biaya untuk melindungi UMKM? Keputusan India akan menjadi uji nyata bagaimana menyeimbangkan inovasi, inklusi keuangan, dan kesehatan industri pembayaran.