Survei ASI: Publik Nilai Kinerja Pemerintah di Tiga Sektor Ini Paling Baik

Lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI) mencatat tiga bidang yang dinilai publik paling berhasil ditangani pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka: pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, dan pengentasan kemiskinan. Temuan ini menjadi sinyal awal bahwa program-program unggulan pemerintah mulai mendapat tempat di mata masyarakat, meski sejumlah persoalan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Dalam riset nasional bertajuk "Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran" yang digelar pada 23–29 Juli 2026, Direktur Eksekutif ASI Ali Rif'an mengungkapkan bahwa dari lima isu yang diukur, tiga isu tersebut memperoleh tingkat kepuasan relatif tinggi. "Kalau tingkat kepuasan kinerja pemerintah Prabowo-Gibran menangani masalah, ada tiga masalah yang dianggap bagus," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Angka kepuasan terhadap pemberantasan korupsi menjadi yang tertinggi, dengan 10,1 persen responden menyatakan sangat puas dan 41,0 persen cukup puas. Sementara itu, pada isu kebebasan berpendapat, 3,8 persen sangat puas dan 41,2 persen cukup puas. Untuk penanganan kemiskinan, 2,8 persen sangat puas dan 28,2 persen cukup puas. Namun, di balik capaian tersebut, ketidakpuasan masih mendominasi pada dua isu ekonomi lainnya: kesulitan mencari lapangan kerja dan mahalnya harga kebutuhan pokok.

Pada isu lapangan kerja, hanya 2,0 persen responden yang sangat puas dan 25,1 persen cukup puas, sementara 47,9 persen kurang puas dan 22,0 persen sangat tidak puas. Demikian pula dengan harga kebutuhan pokok, di mana 52,2 persen responden merasa kurang puas dan 21,2 persen sangat tidak puas. Kondisi ini mencerminkan bahwa daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan serius yang belum teratasi secara signifikan.

Survei yang melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error ±2,9 persen. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat 61,4 persen, sementara kepuasan terhadap kinerja presiden secara pribadi mencapai 57,6 persen. Selisih antara keduanya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih membedakan antara kepercayaan pada institusi pemerintahan dan penilaian terhadap sosok pemimpin.

Menariknya, temuan ASI ini sejalan dengan survei lembaga lain seperti Poltracking dan DSI yang juga menyoroti seriusnya pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, para analis menilai bahwa keberhasilan di sektor hukum dan demokrasi belum cukup untuk menutup kesenjangan persepsi di bidang ekonomi. "Pemerintah perlu mempercepat reformasi struktural yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan stabilisasi harga pangan," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, yang enggan disebutkan namanya.

Bagi masyarakat Indonesia, hasil survei ini menjadi cermin bahwa meskipun ada kemajuan di beberapa sektor, tekanan ekonomi masih dirasakan luas. Pemerintah dihadapkan pada dilema: mempertahankan momentum pemberantasan korupsi dan kebebasan sipil, sambil bergegas menghadirkan kebijakan yang mampu menekan inflasi dan membuka kesempatan kerja. Pertanyaannya, akankah program-program prioritas seperti hilirisasi industri dan penguatan UMKM mampu menjawab ekspektasi publik sebelum evaluasi berikutnya digelar?