Purbaya Yakin Arus Kas Whoosh Rp 800 Miliar per Tahun Cukup untuk Bayar Utang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa pendapatan bersih dari pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh sebesar Rp 800 miliar per tahun akan cukup untuk memenuhi kewajiban utang proyek, menyusul pengalihan pengelolaan dari Danantara ke Kementerian Keuangan yang berlaku sejak 15 September 2026.

Dalam pernyataannya di Istana Negara, Senin (7/9/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa badan layanan umum (BLU) atau special mission vehicle (SMV) yang tengah disiapkan untuk mengelola Whoosh diproyeksikan menghasilkan laba bersih tahunan sekitar Rp 800 miliar. Angka ini, menurutnya, berasal dari pendapatan operasional yang mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun per tahun.

"Dengan satu perusahaan SMV saja, keuntungannya sekarang bisa Rp 3 triliun, Rp 4 triliun setahun. Ditambah operasionalnya sendiri, mungkin dapat Rp 800 miliar keuntungannya," ujarnya. Purbaya menegaskan bahwa jumlah tersebut "cukup untuk bayar utang yang ada sekarang", meskipun perhitungan rinci masih akan dilakukan.

Yang menarik, proses pengalihan ini tidak melibatkan pembayaran apa pun kepada Danantara. Purbaya menjelaskan bahwa penyertaan ekuitas yang diberikan bernilai nol rupiah, sehingga tidak ada beban biaya awal bagi Kemenkeu. Namun, ke depan, perusahaan-perusahaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan akan menanggung cicilan utang melalui mekanisme SMV.

Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi utang proyek KCJB yang selama ini menjadi polemik. Sebelumnya, beban utang proyek membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang bertindak sebagai pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Konsorsium ini, yang juga beranggotakan WIKA, Jasa Marga, dan PTPN III, memegang 60% saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator Whoosh. Sementara 40% saham lainnya tetap dimiliki konsorsium perusahaan China.

Dengan pengalihan ini, Kemenkeu mengambil alih 60% saham PSBI, sementara konsorsium China tidak berubah dan PSBI tidak dibubarkan. Purbaya menekankan bahwa tidak ada pembayaran khusus ke Danantara, sehingga tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bagi pembaca di Indonesia, langkah ini menandakan upaya pemerintah untuk membersihkan neraca BUMN, khususnya KAI, dari beban utang proyek strategis. Namun, pertanyaan besar muncul: apakah proyeksi laba Rp 800 miliar per tahun realistis mengingat tingkat okupansi Whoosh yang fluktuatif? Para analis akan mencermati apakah skema SMV ini benar-benar dapat berkelanjutan tanpa bergantung pada suntikan dana tambahan dari negara.

Ke depan, publik akan menunggu detail perhitungan utang yang harus ditanggung SMV dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Apakah tarif tiket Whoosh akan disesuaikan untuk mengejar target pendapatan, atau adakah skema lain yang lebih kreatif? Yang jelas, keputusan ini menjadi ujian bagi Kemenkeu dalam mengelola aset strategis yang sempat menjadi beban fiskal.