Prabowo Instruksikan Seluruh Warga Punya Rekening Bank: Strategi Baru Percepat Inklusi Keuangan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Langkah ini diambil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin sore, sebagai upaya memperkuat fondasi inklusi keuangan nasional dan mengejar ketertinggalan literasi keuangan di tengah masyarakat.

Instruksi tersebut bukan sekadar seremonial. Pemerintah tengah menyiapkan skema integrasi data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) dengan sistem Bank Indonesia, termasuk pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, data Dukcapil akan dipadankan dengan sistem BI untuk memastikan setiap warga teridentifikasi dan memiliki akses ke layanan keuangan formal.

Angka yang dipaparkan dalam ratas menunjukkan progres yang menggembirakan. Berdasarkan survei OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93,62 persen, sementara literasi keuangan baru menyentuh 63,57 persen. Meski capaian inklusi relatif tinggi dibandingkan rata-rata negara OECD, kesenjangan antara kepemilikan rekening dan pemahaman produk keuangan masih menjadi pekerjaan rumah yang serius.

Presiden secara spesifik menugaskan bank-bank Himbara, terutama BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk menyiapkan infrastruktur perbankan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran para direktur utama bank pelat merah dalam ratas mengindikasikan bahwa eksekusi program ini akan berjalan cepat. Airlangga menambahkan, ke depan seluruh program bantuan pemerintah akan disalurkan langsung ke rekening warga, sebuah mekanisme yang dinilai lebih transparan dan akuntabel.

Langkah ini memiliki implikasi luas bagi perekonomian domestik. Dengan kepemilikan rekening yang universal, pemerintah dapat memetakan data penerima bantuan secara lebih akurat, meminimalkan kebocoran, sekaligus mendorong masyarakat untuk beralih ke transaksi non-tunai. Bagi perbankan, kebijakan ini membuka peluang ekspansi basis nasabah yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di segmen mikro dan daerah terpencil.

Namun, tantangan terbesar bukan hanya membuka rekening, melainkan memastikan rekening tersebut aktif dan digunakan. Tingkat literasi yang rendah kerap membuat rekening menjadi pasif atau bahkan disalahgunakan. Presiden sebelumnya telah mengingatkan PPATK untuk menjaga rekening nasabah agar tidak dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, sebuah sinyal bahwa keamanan data dan transaksi menjadi prioritas.

Rapat yang berlangsung sekitar tiga setengah jam itu juga membahas isu ekonomi lain, namun fokus utama tetap pada percepatan inklusi keuangan. Kehadiran Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (melalui perwakilan), serta pimpinan BUMN perbankan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan target ini.

Kebijakan ini sejalan dengan tren global di mana akses keuangan menjadi indikator utama pembangunan ekonomi inklusif. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara dengan tingkat inklusi keuangan tertinggi di Asia Tenggara. Namun, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga dan kesiapan teknologi.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa kepemilikan rekening tidak berhenti pada angka administratif. Apakah integrasi data dan perluasan QRIS akan cukup untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan? Atau justru diperlukan program literasi yang lebih masif dan berkelanjutan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Indonesia mampu melompat ke era keuangan digital yang inklusif atau hanya sekadar mengejar angka statistik.