Pidato AHY soal Kekuasaan Tuai Kritik, Demokrat: Fokus Kami Tetap untuk Rakyat

Jakarta — Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu, memicu gelombang interpretasi di internal koalisi pemerintahan. Meski Demokrat menilai sikap itu wajar, sejumlah partai mitra koalisi menangkapnya sebagai pesan politik yang tidak sederhana.

Dalam pidato peringatan 25 tahun partainya, Sabtu (5/9/2026) malam, AHY menekankan bahwa kekuasaan hanyalah amanah sementara, sehingga tujuan politik harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat. Ia menggarisbawahi bahwa pengabdian tidak boleh berhenti meski jabatan berakhir. Pernyataan ini, meski terdengar normatif, langsung memantik reaksi dari partai lain yang selama ini berada dalam barisan pendukung Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, misalnya, menyayangkan cara penyampaian AHY yang dianggap mengisyaratkan ambisi menuju Pilpres 2029. Menurutnya, di tengah tantangan bangsa yang berat, semua pihak seharusnya fokus bekerja, bukan sibuk membaca peluang elektoral. Respons serupa datang dari Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, yang memilih tidak berkomentar banyak, namun menegaskan bahwa partainya tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo.

Koordinator Juru Bicara Demokrat, Herzaky Putra Mahendra, membantah tafsir tersebut. Ia menjelaskan bahwa pidato AHY hanyalah refleksi atas perjalanan partai yang pernah berkuasa dan berada di luar pemerintahan. "Tidak selamanya kami di dalam kekuasaan. Mau di dalam maupun di luar, fokus kami tetap bekerja untuk rakyat," ujarnya. Herzaky menambahkan, kekuasaan datang dan pergi, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah berakhir.

Di tengah bantahan itu, pengamat politik justru melihat adanya pesan tersirat. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai pidato AHY merupakan bentuk keberanian Demokrat untuk mengambil posisi kritis di dalam koalisi. Menurutnya, sejak awal Demokrat memang terlihat paling setengah hati dalam mendukung pemerintah, terutama karena perbedaan cara pandang antara pendiri partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Prabowo. "Ada perbedaan mindset dan ideologi yang cukup kontras," kata Yunarto.

Yunarto menambahkan, langkah Demokrat ini tidak lepas dari tren penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Dengan bersikap kritis, Demokrat berusaha mengamankan insentif elektoral dan tidak larut dalam kebijakan rezim yang mulai ditinggalkan publik. Ia bahkan menyebut AHY tidak hanya menargetkan kursi wakil presiden, melainkan posisi capres. "Merespons publik yang mulai kecewa, AHY harus lebih sering bersuara dan mengambil posisi berani," katanya.

Lebih jauh, kritik Demokrat dinilai membawa angin segar bagi iklim demokrasi yang belakangan terkesan monolitik. Koalisi yang terlalu gemuk, menurut Yunarto, telah mematikan mekanisme check and balances. Kehadiran kritik dari Demokrat, meski halus, diharapkan bisa mengimbangi dominasi kekuasaan. "Ini hal baik yang ditunggu setelah dua tahun oligarki kekuasaan membuat demokrasi mati," tegasnya.

Bagi publik Indonesia, dinamika ini menjadi penanda bahwa koalisi pemerintahan tidak sepenuhnya homogen. Sikap kritis Demokrat membuka ruang bagi perbedaan pendapat di tengah kecenderungan politik yang serba seragam. Pertanyaannya, akankah kritik ini berlanjut menjadi oposisi yang lebih tegas, atau sekadar manuver elektoral jangka pendek? Yang jelas, Demokrat telah menempatkan diri di persimpangan antara loyalitas koalisi dan kebutuhan untuk tampil beda di mata pemilih.