Bandara Soetta Belum Juga Dibuka: Pemerintah Menunggu Data VAAC Darwin, Ini Dampaknya bagi Penumpang dan Ekonomi

Pemerintah memutuskan untuk tidak terburu-buru membuka kembali Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara lain di sekitar Gunung Anak Krakatau, meski hasil uji di darat menunjukkan landasan pacu sudah bebas dari partikel abu. Keputusan itu baru akan diambil setelah ada konfirmasi resmi dari Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) Darwin, Australia, yang dijadwalkan keluar pada Senin (7/9/2026) pukul 19.30 WIB.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa meskipun paper test di beberapa bandara telah menunjukkan hasil negatif, otoritas penerbangan tetap merujuk pada data VAAC Darwin. Alasannya, wilayah Sumatera Selatan, Lampung, dan sekitarnya masih terdeteksi terdampak sebaran abu. "Kami ingin memastikan betul bahwa debu vulkanik ini menjauh dari lokasi bandara," ujarnya dalam konferensi pers di Terminal 1 Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Senin (7/9/2026).

Pernyataan itu menegaskan sikap pemerintah yang memilih berpegang pada standar internasional ketimbang mengandalkan hasil uji lokal. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut VAAC Darwin sebagai lembaga yang secara internasional bertanggung jawab memberikan status abu vulkanik untuk kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. "Ini adalah basis utama dalam pengambilan keputusan di tingkat kementerian maupun arahan Presiden," kata AHY.

Kebijakan ini berimplikasi luas bagi calon penumpang dan industri penerbangan. Penutupan berkepanjangan di Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan gerbang udara utama Indonesia, berpotensi memicu pembatalan jadwal, penumpukan penumpang, dan kerugian ekonomi bagi maskapai serta sektor pariwisata. Para analis memperkirakan setiap hari penutupan dapat menggerus pendapatan maskapai hingga miliaran rupiah, di luar biaya kompensasi yang harus ditanggung.

Di sisi lain, langkah konservatif ini mencerminkan trauma industri penerbangan terhadap insiden masa lalu, seperti erupsi Gunung Merapi 2010 yang melumpuhkan lalu lintas udara Eropa dan menelan kerugian miliaran dolar. Meski demikian, keputusan untuk menutup bandara juga memiliki risiko ekonomi yang tidak kecil, terutama bagi Indonesia yang mengandalkan sektor penerbangan sebagai tulang punggung konektivitas antar pulau.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa keselamatan tidak bisa ditawar-tawar. "Keselamatan itu selalu menjadi prioritas utama kita semua," tegas Dudy. Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah seberapa lama toleransi terhadap penutupan ini dapat dipertahankan, mengingat tekanan ekonomi dan sosial yang terus meningkat.

Ke depan, keputusan yang akan diambil pada malam ini menjadi penentu. Jika pola angin berubah sesuai harapan, operasional penerbangan dapat segera pulih. Namun, jika sebaran abu masih mengarah ke wilayah bandara, bukan tidak mungkin penutupan akan diperpanjang, dan dampaknya akan semakin terasa bagi masyarakat luas. Akankah pemerintah mempertahankan sikap konservatifnya, atau mulai mempertimbangkan pembukaan bertahap dengan pengawasan ketat?