Kanada Perketat Sanksi ke Iran: Ancaman Baru bagi Stabilitas Selat Hormuz dan Harga Minyak Global

Pemerintah Kanada mengumumkan kesiapannya untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Iran, sebuah langkah yang menegaskan kembali komitmen Ottawa dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional dan menekan aktivitas destabilisasi Teheran di Timur Tengah. Pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Anita Anand dan Menteri Keuangan Francois-Philippe Champagne pada Minggu (15/2/2026) ini datang di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas ancaman terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz, jalur vital bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Dalam pernyataan yang dirilis dari Istanbul, kedua pejabat tinggi Kanada itu secara eksplisit mendesak Iran untuk segera menghentikan apa yang mereka sebut sebagai "aktivitas destabilisasi", termasuk dukungan terhadap kelompok proksi di kawasan dan pengembangan program nuklir yang dinilai ilegal. Mereka juga menyoroti ancaman berkelanjutan terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi titik rawan konflik antara Iran dan kekuatan Barat.

Langkah Kanada ini bukan sekadar retorika diplomatik. Ottawa telah menunjukkan konsistensinya melalui penerapan sanksi terhadap 492 individu dan entitas Iran sejak 2010, berdasarkan Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus (SEMA) dan Undang-Undang Keadilan bagi Korban Pejabat Asing Korup. Dengan tambahan sanksi baru, Kanada mempertegas posisinya sebagai salah satu negara yang paling vokal dalam menekan Iran, sejalan dengan kebijakan luar negeri yang semakin tegas di bawah pemerintahan Perdana Menteri Mark Carney.

Yang menarik, pengumuman ini datang hanya beberapa pekan setelah Kanada dilaporkan mendekati Eropa di tengah perang tarif dengan Amerika Serikat. Meski ada ketegangan dagang dengan Washington, isu Iran tampaknya tetap menjadi titik temu yang menyatukan negara-negara Barat. Anand dan Champagne menyatakan bahwa Ottawa bekerja erat dengan negara-negara G7 untuk mendukung upaya yang dipimpin AS, bersama Prancis dan Inggris, dalam membuka kembali Selat Hormuz. Ini menunjukkan bahwa keamanan kolektif masih menjadi prioritas di atas perbedaan kepentingan ekonomi bilateral.

Pernyataan tersebut juga menegaskan dukungan Kanada terhadap Operation Economic Outcast, sebuah kampanye sanksi tekanan maksimum yang dipimpin AS. Operasi ini dirancang untuk mengganggu kemampuan Iran dalam mendanai kegiatan yang dituduhkan sebagai terorisme. Bagi Kanada, sanksi ekonomi adalah alat utama untuk memaksa Iran mengubah perilakunya, dan mereka berkomitmen untuk terus mengupayakan "langkah-langkah tambahan" bersama mitra global.

Bagi Indonesia, eskalasi ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara pengimpor minyak mentah, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia yang sering dipicu oleh ketegangan di Selat Hormuz. Setiap gangguan pada jalur pelayaran tersebut dapat mendorong harga minyak melonjak, yang pada gilirannya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui peningkatan subsidi energi. Selain itu, fluktuasi harga minyak juga berpotensi memperlemah nilai tukar rupiah, mengingat defisit transaksi berjalan yang masih menjadi tantangan struktural.

Para analis memperkirakan bahwa jika sanksi baru ini benar-benar diimplementasikan dan Iran merespons dengan tindakan balasan di Selat Hormuz, harga minyak mentah acuan Brent bisa melonjak hingga 10-15% dalam jangka pendek. Hal ini tentu akan menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi Indonesia di tengah upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas makroekonomi.

Iran sendiri belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuduhan Kanada. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Teheran kerap merespons tekanan internasional dengan retorika keras dan aksi militer terbatas, seperti penyitaan kapal tanker atau uji coba rudal. Jika pola ini berulang, maka ketegangan di Timur Tengah akan semakin memanas, dan dunia harus bersiap menghadapi potensi gangguan pasokan energi yang lebih serius.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah langkah Kanada ini akan diikuti oleh negara-negara lain, terutama di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan yang juga sangat bergantung pada minyak dari Teluk. Jika ya, tekanan terhadap Iran akan semakin besar, tetapi risiko konflik terbuka juga meningkat. Bagi Indonesia, yang selama ini berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak, situasi ini menuntut diplomasi yang cermat untuk melindungi kepentingan nasional tanpa terjebak dalam pusaran konflik geopolitik yang lebih luas.