PM Vietnam Dorong Jepang Ubah Komitmen Strategis Jadi Proyek Nyata di Forum Kerja Sama Lokal

Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, memanfaatkan Forum Kerja Sama Lokal Vietnam-Jepang 2026 di Hue, Minggu (6/9), untuk menyerukan agar komitmen strategis kedua negara segera diterjemahkan menjadi proyek-proyek konkret. Di hadapan perwakilan 18 prefektur Jepang dan lebih dari 100 korporasi terkemuka, ia menegaskan bahwa kerja sama antardaerah bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar penting dalam Kemitraan Strategis Komprehensif yang telah ditegaskan kedua negara.

Forum yang mengusung tema membangun masa depan digital, hijau, dan berkelanjutan ini menjadi ajang bagi kedua pihak untuk memetakan potensi saling melengkapi. Chinh mengingatkan bahwa setelah empat dekade reformasi Doi Moi, Vietnam kini menjelma menjadi ekonomi terbesar ke-32 dunia dan salah satu dari 15 negara dengan nilai perdagangan terbesar. Dengan pendapatan per kapita yang melonjak nyaris 50 kali lipat sejak awal reformasi, Hanoi optimistis mengejar pertumbuhan ekonomi dua digit pada periode 2026-2030.

Namun, optimisme itu tidak membuat Vietnam lengah. Di tengah gejolak global, Chinh menegaskan negaranya tetap berpegang pada prinsip menjaga stabilitas untuk pembangunan, sembari mengejar pertumbuhan berbasis sains, teknologi, inovasi, dan transformasi digital. Ia secara eksplisit menyebutkan bahwa investasi asing yang diharapkan bukan sekadar modal, melainkan proyek yang membawa teknologi maju, tata kelola modern, riset dan pengembangan, serta keterkaitan substantif dengan perusahaan domestik.

Dalam pidatonya, Chinh memaparkan lima orientasi kerja sama yang patut menjadi perhatian. Pertama, kedua negara didorong menjadi mitra dalam pertumbuhan berkualitas tinggi dan otonomi strategis, dengan fokus pada teknologi digital, AI, semikonduktor, kota pintar, pertanian berkelanjutan, serta inkubasi startup. Kedua, ia menggarisbawahi pentingnya memilih prioritas yang tepat, eksekusi cepat, dan pengukuran keberhasilan berdasarkan hasil nyata, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.

Ketiga, Chinh menekankan bahwa lokasi, bisnis, dan masyarakat harus menjadi pusat kerja sama. Pemerintah daerah diminta mendengarkan aspirasi pelaku usaha dan komunitas, menciptakan iklim investasi kondusif, serta memastikan manfaat langsung berupa lapangan kerja, pendapatan lebih tinggi, dan peningkatan keterampilan. Keempat, pertukaran budaya dan saling pengertian dianggap sebagai fondasi jangka panjang, sehingga kolaborasi di bidang pariwisata, penerbangan langsung, dan pertukaran pemuda perlu diperluas. Kelima, kerja sama hijau menjadi keniscayaan, mencakup infrastruktur ramah lingkungan, pengendalian banjir perkotaan, pengolahan limbah, pertanian cerdas iklim, dan energi terbarukan.

Chinh juga mengajak para pelaku usaha Jepang untuk mengubah cara pandang terhadap Vietnam. Negeri itu, menurutnya, bukan lagi sekadar pasar konsumen atau basis produksi murah, melainkan pusat manufaktur, inovasi, dan konektivitas rantai pasok berkelanjutan. Pemerintah Vietnam berkomitmen terus mendampingi investor Jepang, menyelesaikan hambatan, dan memperbaiki iklim bisnis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Le Hoai Trung menyebut forum ini sebagai peluang bagi daerah untuk memperkenalkan potensi, berbagi model pembangunan, dan menjalin kontak langsung dengan mitra strategis.

Dari sisi Jepang, Perdana Menteri Takaichi Sanae dalam pesan yang dibacakan menyampaikan apresiasi atas kemajuan kerja sama bilateral yang ia saksikan saat berkunjung ke Vietnam pada Mei lalu. Ia menekankan bahwa vitalitas daerah adalah vitalitas bangsa, dan berharap semangat muda daerah Vietnam berpadu dengan pengalaman Jepang dalam pengembangan wilayah, promosi industri, pariwisata, dan pelatihan sumber daya manusia akan memperkuat otonomi dan ketahanan kedua negara. Diskusi tematik dalam forum mencakup ekosistem inovasi, AI, big data, semikonduktor, hidrogen hijau, hingga pelestarian warisan budaya.

Bagi Indonesia, forum ini menawarkan pelajaran berharga. Vietnam secara konsisten membangun daya tarik investasi dengan pendekatan terarah pada teknologi tinggi dan keterkaitan ekonomi domestik. Ketika Jakarta tengah gencar mendorong hilirisasi dan transformasi digital, model kolaborasi lintas daerah yang melibatkan pemerintah pusat, lokal, dan swasta seperti yang dipraktikkan Hanoi-Tokyo bisa menjadi referensi. Pertanyaannya, akankah Indonesia mampu meniru langkah Vietnam dalam mengubah komitmen diplomatik menjadi proyek yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah? Jawabannya bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah diberi ruang dan kapasitas untuk menjadi aktor utama, bukan sekadar penonton, dalam kemitraan internasional.