Pemulihan Bencana Sumut Jangan Berhenti di Fisik: Akademisi Soroti Penghidupan Warga

Pemulihan pascabencana di Sumatera Utara tidak boleh berhenti pada rampungnya bangunan fisik, melainkan harus menjangkau pemulihan penghidupan warga secara menyeluruh. Pernyataan itu mengemuka dari pengamat kebijakan publik Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, di tengah peninjauan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan, pekan ini. Ia menggarisbawahi bahwa indikator kesuksesan rehabilitasi kerap keliru jika hanya berpatokan pada jumlah rumah yang berdiri atau panjang jalan yang mulus.

Menurut Wahyu, pemerintah pusat maupun daerah perlu memastikan warga yang kembali ke huniannya benar-benar dapat menjalani rutinitas normal, mulai dari bersekolah, bekerja, hingga mengakses layanan kesehatan. “Kalau rumah selesai tetapi warga kehilangan sumber penghidupan, maka secara substantif proses pemulihan belum selesai,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin. Pernyataan ini menjadi kritik halus terhadap pendekatan rekonstruksi yang kerap berorientasi pada target fisik semata.

Dalam kunjungan yang berlangsung Jumat lalu, Gibran meninjau langsung hunian warga, sekolah, jembatan, hingga infrastruktur pengendali banjir. Di Aek Parombunan, sebagian rumah tetap telah diserahterimakan, sementara unit lain masih dalam tahap pembangunan. Adapun di Tapanuli Selatan, percepatan hunian permanen terus didorong bagi mereka yang masih berada di masa transisi. Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu dinilai Wahyu sebagai momentum strategis untuk menegaskan bahwa rekonstruksi harus berorientasi pada ketangguhan jangka panjang, bukan sekadar mengembalikan kondisi pra-bencana.

Wahyu menilai penekanan Gibran pada aspek pendidikan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi merupakan arah yang tepat. Menurutnya, hunian baru wajib disertai ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, serta pusat kegiatan ekonomi. Tanpa itu, proses pemulihan hanya akan melahirkan permukiman baru yang rentan secara sosial-ekonomi. “Ukuran keberhasilan pemulihan tidak boleh berhenti pada berapa rumah yang selesai dibangun atau berapa kilometer jalan yang telah diperbaiki,” tegas akademisi tersebut.

Di sisi lain, Gibran dalam kunjungannya mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa pejabat daerah adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan. “Turun langsung ke lapangan, cek apa yang masih kurang, cek kondisi warga,” pesannya kepada jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Instruksi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin ada birokrasi yang berbelit dalam penanganan kebutuhan dasar warga selama masa transisi.

Wapres juga meminta agar setiap persoalan yang dihadapi masyarakat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya respons cepat agar warga tidak dibiarkan menunggu terlalu lama. Langkah ini sejalan dengan kekhawatiran akademisi bahwa keterlambatan penanganan justru akan memperpanjang trauma sosial dan memperlambat pemulihan ekonomi lokal.

Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara beberapa waktu lalu memang menyisakan pekerjaan rumah besar. Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah harus memastikan bahwa program pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Kunjungan Wapres diharapkan menjadi katalis bagi percepatan pembangunan hunian tetap, sekaligus penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi warga terdampak.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menerjemahkan arahan Wapres menjadi aksi nyata di lapangan. Apakah pembangunan fisik akan diiringi dengan program pemulihan penghidupan yang berkelanjutan? Jawabannya akan menentukan apakah warga Sumatera Utara benar-benar pulih, atau hanya sekadar pindah ke rumah baru.