Erupsi Anak Krakatau: PDI-P Banten Gerakkan Kader Bagikan Masker, Komisi VIII DPR Desak Kesiapsiagaan

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Banten langsung menggerakkan seluruh jajaran pengurus hingga tingkat fraksi untuk turun ke lapangan menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Instruksi resmi bernomor 127/IN/DPDBANTEN/VII/2026 yang diteken di Serang pada 6 September 2026 itu mewajibkan kader segera membagikan masker kepada masyarakat di wilayah yang berpotensi terpapar abu vulkanik.

Langkah ini bukan sekadar seremonial. Surat yang ditandatangani Ketua DPD PDI-P Banten R Ade Sumardi dan Sekretaris Wanto Sugito itu merupakan tindak lanjut dari instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 1272/IN/DPP/VII/2026 yang terbit pada 3 Juli 2026. Artinya, partai telah menyiapkan skema tanggap darurat sejak dua bulan sebelum erupsi mencapai puncaknya, sebuah sinyal bahwa bencana ini telah diprediksi dan membutuhkan respons terkoordinasi.

Di sisi lain, Komisi VIII DPR mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak lanjutan. Tekanan ini muncul karena abu vulkanik tidak hanya mengganggu pernapasan, tetapi juga berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir Banten dan Lampung, termasuk sektor perikanan, pariwisata, dan transportasi udara.

Bagi Indonesia, erupsi Anak Krakatau selalu membawa memori kelam. Letusan pada Desember 2018 yang memicu tsunami Selat Sunda menewaskan lebih dari 400 orang dan merusak ribuan bangunan. Meski status gunung saat ini belum setinggi itu, pola aktivitas yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir mengingatkan bahwa ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Kesiapsiagaan yang dimulai dari tingkat partai politik hingga lembaga negara menjadi krusial untuk meminimalkan korban.

Para pengamat kebencanaan menilai bahwa pembagian masker hanyalah langkah awal. Yang lebih penting adalah memastikan jalur evakuasi, ketersediaan tempat pengungsian, dan sistem peringatan dini tsunami berfungsi optimal. Koordinasi antara pemerintah daerah, BMKG, dan PVMBG harus dipercepat, terutama karena komunitas ilmiah masih memperdebatkan skenario terburuk erupsi ini.

Ketua DPD PDI-P Banten, R Ade Sumardi, dalam pernyataannya menegaskan bahwa partai tidak boleh absen saat warga menghadapi kesulitan. “Kehadiran negara harus dirasakan, dan partai adalah perpanjangan negara di masyarakat,” ujarnya, seperti dikutip dari surat instruksi yang beredar. Pernyataan ini menegaskan bahwa respons bencana bukan hanya tugas birokrasi, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kepedulian politik.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah seberapa cepat pemerintah dapat memperluas jangkauan bantuan tidak hanya di Banten, tetapi juga di pesisir Lampung yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda. Apakah sistem peringatan dini yang dibangun pasca-2018 sudah cukup tangguh menghadapi erupsi kali ini? Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas sebelum aktivitas gunung mencapai puncaknya.