PCNU Tangsel Usulkan Duet Ulama-Teknokrat untuk Perkuat PBNU di Abad Kedua

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang Selatan angkat bicara soal arah kepengurusan PBNU pasca-Muktamar pertama di abad kedua. Mereka menilai komposisi pengurus baru tidak bisa lagi hanya mengandalkan kharisma keulamaan semata; harus ada perpaduan antara kapasitas religius dan kecakapan manajerial agar organisasi mampu menjawab tantangan zaman.

Ketua PCNU Tangsel, Abdullah Mas'ud, dalam forum diskusi bertajuk "Rekonstruksi Gerakan Khidmah PCNU Tangsel Pasca Muktamar Pertama di Abad Kedua" yang digelar Sabtu sore di Graha Aswaja, menegaskan bahwa lini tanfidziyah atau eksekutif semestinya diisi oleh figur-figur yang memiliki kemampuan teknokratis. Menurutnya, keputusan strategis yang lahir dari muktamar hanya akan menjadi dokumen mati bila tidak dieksekusi oleh orang-orang yang paham tata kelola organisasi modern.

“Tanfidziyah adalah pelaksana kebijakan. Karena itu, harus banyak diisi orang-orang yang mempunyai kemampuan teknokratis agar keputusan dan program strategis hasil Muktamar benar-benar bisa diimplementasikan,” ujar Abdullah. Ia menambahkan bahwa tantangan NU di abad kedua menuntut tata kelola yang semakin profesional, seiring dengan kompleksitas persoalan kebangsaan dan keumatan yang dihadapi.

Abdullah menyebut Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional, sebagai salah satu figur yang dinilai tepat untuk mendampingi Ketua Umum. Menurutnya, pengalaman Nuh di pemerintahan, dunia pendidikan, dan pengelolaan kelembagaan sangat relevan dengan kebutuhan NU ke depan, terutama untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Namun ia menekankan bahwa penyebutan nama tersebut hanyalah contoh konkret dari pentingnya menempatkan orang berdasarkan kompetensi, bukan sekadar bagi-bagi kursi.

“Prinsipnya adalah the right man on the right place. Organisasi sebesar NU membutuhkan orang yang tepat pada bidang yang tepat,” tegasnya. Ia berharap tim formatur yang tengah menyusun kepengurusan dapat mempertimbangkan aspek ini secara serius.

Sementara untuk jajaran syuriyah, Abdullah justru berharap posisi tersebut tetap diisi oleh kiai-kiai yang memiliki kapasitas keagamaan kuat, termasuk kader ulama dari generasi muda. Menurutnya, syuriyah adalah pemegang otoritas keagamaan dan penjaga nilai serta Khittah Nahdlatul Ulama. Karena itu, figur yang duduk di sana harus benar-benar memiliki kapasitas keulamaan, tidak sekadar popularitas.

Ia menambahkan, figur syuriyah idealnya memiliki karakter faqih, munadhim, dan muharrik: memahami agama secara mendalam, mampu menata organisasi, sekaligus bisa menggerakkan jamaah. “Idealnya mereka pengasuh pesantren, kiai yang memiliki basis jamaah, atau setidaknya guru ngaji yang kesehariannya bergelut dengan kitab-kitab turats. Jangan sampai Syuriyah kehilangan karakter keulamaannya,” ujarnya.

Pernyataan PCNU Tangsel ini muncul di tengah proses formatur yang dipimpin Rais Aam dan Ketua Umum terpilih untuk merancang struktur organisasi. Publik menanti apakah komposisi nantinya akan mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, atau justru terjebak pada politik bagi-bagi kursi yang selama ini kerap mewarnai organisasi besar.

Di sisi lain, tuntutan profesionalisme ini juga relevan dengan kebutuhan NU untuk memperkuat peran di tengah dinamika sosial-politik Indonesia. Organisasi dengan jutaan anggota ini dituntut mampu mengelola berbagai program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan ekonomi umat secara lebih efektif. Pertanyaannya, akankah PBNU berani mengambil langkah berani dengan menempatkan lebih banyak teknokrat di posisi kunci, tanpa mengorbankan identitas keulamaan yang menjadi ciri khasnya?