Erupsi Anak Krakatau: Sekolah di Lampung-Banten Diminta Waspada, Belajar Daring Jadi Opsi

Erupsi Gunung Anak Krakatau yang kembali aktif memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat bagi sektor pendidikan. Dalam konferensi pers virtual, Minggu (6/9/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama di tengah penyebaran abu vulkanik yang dinamis.

Kebijakan yang diambil bersifat desentralisasi: tidak ada instruksi seragam dari pusat. Tito menjelaskan, sekolah di daerah yang kondisinya masih memungkinkan dapat tetap melangsungkan pembelajaran tatap muka, namun dengan kewaspadaan tinggi. "Kegiatan di dalam kelas bisa berjalan seperti biasa sambil terus mengamati potensi eskalasi," ujarnya. Sebaliknya, aktivitas luar ruangan seperti olahraga dan ekstrakurikuler harus disesuaikan atau bahkan ditiadakan jika situasi memburuk.

Abdul Mu'ti menambahkan, wilayah dengan dampak abu terparah—terutama di sebagian Lampung dan Banten—disarankan beralih ke pembelajaran daring mulai Senin besok. Namun, ia mengakui tidak semua siswa memiliki akses internet memadai. Untuk itu, opsi belajar di lokasi aman di luar sekolah, seperti balai desa atau rumah warga, tetap terbuka. Keputusan akhir diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan pemantauan kondisi terkini, termasuk arah angin yang memengaruhi sebaran abu.

Langkah ini menggarisbawahi dilema klasik: menjaga kontinuitas pendidikan tanpa mengorbankan kesehatan publik. Bagi orang tua dan guru di zona terdampak, ketidakpastian ini tentu menuntut kesiapan ekstra. Sekolah diminta mengamankan ruang kelas dari infiltrasi debu—menutup jendela, pintu, dan celah-celah yang berpotensi menjadi jalur masuk partikel berbahaya. Protokol kesehatan ketat juga wajib diterapkan bagi mereka yang tetap menggelar tatap muka.

Di tingkat pendidikan tinggi, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mengimbau seluruh kampus—negeri maupun swasta—untuk mengurangi aktivitas di luar gedung. Perkuliahan dapat dialihkan ke mode daring, hybrid, atau metode lain yang efektif menekan risiko paparan abu. Ia juga meminta pimpinan kampus membentuk posko siaga dan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah setempat.

Bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berada di sekitar Selat Sunda, kejadian ini menjadi pengingat akan hidup berdampingan dengan bencana geologis. Pertanyaan yang menggantung: seberapa cepat sistem pendidikan kita bisa beradaptasi jika erupsi berkepanjangan? Jawabannya tidak hanya terletak pada kesiapan infrastruktur digital, tetapi juga pada ketangguhan komunitas dalam merespons situasi darurat yang berulang.