Banjir Nepal Hantam 12 PLTA, Ketergantungan Listrik Tenaga Air Dipertanyakan

Banjir dahsyat yang melanda Nepal pekan lalu tidak hanya menelan korban jiwa lebih dari 1.300 orang, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur vital: sedikitnya 12 pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di lembah Sungai Trishuli rusak parah. Peristiwa ini memangkas lebih dari 10 persen kapasitas pembangkit listrik nasional dan memicu pertanyaan besar tentang masa depan strategi energi Nepal yang hampir sepenuhnya bergantung pada tenaga air.

Nepal selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi hidroelektrik terbesar di dunia. Hampir seluruh kebutuhan listriknya dipasok dari PLTA, bahkan surplusnya diekspor ke India dan Bangladesh dengan pendapatan tahunan mencapai hampir 200 juta dolar AS. Namun, keunggulan geografis yang bersumber dari pegunungan Himalaya itu kini berubah menjadi ancaman seiring percepatan pemanasan global yang mencairkan gletser dan meningkatkan risiko bencana hidrologi.

Menurut otoritas listrik Nepal, Nepal Electricity Authority (NEA), 12 PLTA yang rusak tersebut menyumbang kapasitas signifikan bagi jaringan listrik nasional. Enam di antaranya dimiliki oleh negara, sementara sisanya dikelola swasta. Juru bicara NEA, Rajan Dhakal, mengakui bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah fasilitas-fasilitas itu dapat beroperasi kembali. "Waktunya telah tiba untuk memikirkan ulang kebijakan hidro kita," ujarnya, menanggapi frekuensi bencana terkait iklim yang semakin meningkat.

Bencana ini menjadi pukulan telak bagi Nepal yang baru saja menikmati pasokan listrik 24 jam setelah bertahun-tahun mengalami pemadaman bergilir hingga 16 jam per hari. Sejak 2018, berkat pembangunan PLTA besar-besaran dan impor listrik dari India, sebagian besar warga Nepal akhirnya menikmati listrik yang stabil. Namun, banjir tahun ini menunjukkan bahwa stabilitas tersebut rapuh dan bergantung pada infrastruktur yang rentan terhadap perubahan iklim.

Investigasi awal menunjukkan bahwa penyebab banjir bandang adalah runtuhnya gletser dan batuan di dataran tinggi. Para ilmuwan memang belum bisa memastikan kaitan langsung dengan perubahan iklim, tetapi data dari otoritas penanggulangan bencana Nepal menyebutkan bahwa lebih dari 90 persen kejadian bencana antara 2018 dan 2024 terkait dengan iklim. Kawasan Himalaya sendiri memanas 50 persen lebih cepat dibandingkan rata-rata global, menjadikannya wilayah yang sangat rentan.

Mantan Menteri Energi Nepal, Kulman Ghising, yang menyebut banjir ini sebagai peristiwa "sekali dalam satu abad", menekankan perlunya desain PLTA yang lebih tahan banjir serta sistem peringatan dini yang mumpuni. "Kita perlu merancang pembangkit agar lebih tangguh terhadap banjir dan, yang terpenting, mengadopsi sistem peringatan dini serta langkah evakuasi yang kuat," katanya kepada Mongabay. Sayangnya, ratusan pekerja dan warga dilaporkan masih terjebak di dalam terowongan PLTA yang dipenuhi lumpur.

Di tengah kekhawatiran akan ketergantungan yang berlebihan pada tenaga air, sejumlah pakar energi terbarukan mendesak Nepal untuk segera melakukan diversifikasi. Kushal Gurung, pendiri WindPower Nepal, menegaskan bahwa "kita tidak boleh menaruh semua telur dalam satu keranjang di masa berbahaya ini." Ia mendorong adopsi energi surya dan angin secara serius, yang menurutnya memerlukan revisi kebijakan energi yang selama ini sangat pro-hidro. Pendapat serupa disampaikan Vivek Shastry dari Columbia University, yang menyebut penambahan kapasitas surya dan angin sebagai strategi ketahanan untuk mencegah kegagalan sistem listrik yang terpusat.

Namun, diversifikasi bukanlah perkara mudah. Puspa Sharma dari National University of Singapore mengingatkan bahwa meskipun potensi surya dan angin besar, tenaga air tetap memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa bagi Nepal dibandingkan negara-negara Asia Selatan lainnya. Laporan dari lembaga bantuan Jerman bahkan menyebut potensi teknis energi surya Nepal sepuluh kali lebih besar dari hidro, tetapi realisasi di lapangan membutuhkan investasi besar dan kebijakan yang mendukung.

Kritik tajam juga dialamatkan kepada para kreditor internasional yang membiayai proyek-proyek PLTA di Nepal. Himanshu Thakkar dari South Asia Network on Dams, Rivers & People menuding lembaga-lembaga seperti Asian Development Bank (ADB) dan International Finance Corporation (IFC) telah mengabaikan risiko bencana yang sudah diketahui. "Laporan mereka sendiri berulang kali menyoroti bahaya ini, tetapi mereka tidak mengambil langkah pencegahan atau menuntut pengawasan ketat," ujarnya. Proyek Upper Trishuli-1 yang nyaris hancur total merupakan salah satu investasi asing terbesar Nepal, senilai 647 juta dolar AS.

Bagi Indonesia, bencana ini menjadi pelajaran berharga tentang risiko infrastruktur energi di tengah perubahan iklim. Negara kepulauan dengan banyak sungai dan gunung berapi ini juga mengandalkan PLTA sebagai bagian dari transisi energi, tetapi harus belajar dari Nepal bahwa ketahanan iklim harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan proyek. Sistem peringatan dini dan desain infrastruktur yang adaptif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Ke depan, Nepal dihadapkan pada dilema: melanjutkan ekspansi PLTA yang terbukti menguntungkan secara ekonomi, atau beralih ke sumber energi yang lebih beragam namun membutuhkan biaya besar. Pertanyaan yang menggantung: akankah tragedi ini menjadi titik balik bagi Nepal untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh, atau justru memperkuat ketergantungan pada tenaga air dengan risiko yang semakin tinggi? Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan energi Nepal, tetapi juga keselamatan jutaan warganya.