Hanura Putus Siklus Konsolidasi Musiman: Mesin Partai Wajib Bergerak Sebelum Pemilu 2029

Partai Hanura memutus rantai kebiasaan lama yang selama ini membuat mesin politiknya hanya hidup saat musim pemilu tiba. Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella, menegaskan bahwa konsolidasi organisasi dan penguatan struktur partai tidak boleh lagi bersifat reaktif—menunggu momen verifikasi atau tahapan elektoral—melainkan harus berjalan terus-menerus sepanjang tahun.

Pernyataan itu disampaikan Rio di hadapan sekitar 75 pengurus DPD, DPC, serta jajaran partai tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi dalam pertemuan konsolidasi di Kota Jambi, Jumat. Ia mengidentifikasi akar persoalan yang selama ini menghambat perkembangan partai: budaya menunggu yang melekat di tubuh kader. "Problem yang paling utama adalah kemalasan, karena ada kebiasaan menunggu mendekati pemilu," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Perombakan pola pikir ini menjadi fondasi dari strategi besar Hanura menjelang Pemilu 2029. Tim task force yang dibentuk khusus untuk mempercepat konsolidasi telah menjelajahi 12 provinsi, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara dan Bali. Jambi sendiri menjadi provinsi ke-12 yang dikunjungi, sekaligus menjadi ajang uji coba bagaimana struktur partai di tingkat kecamatan dan desa harus dibangun meski tanpa agenda verifikasi dari penyelenggara pemilu.

Rio menargetkan seluruh struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Provinsi Jambi rampung pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2026. Penguatan tidak berhenti di level kabupaten/kota, melainkan terus merambah hingga ke desa dan kelurahan. Dengan begitu, mesin politik Hanura di Jambi diharapkan sudah beroperasi jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 bergulir, sehingga partai memiliki waktu cukup untuk membangun kedekatan emosional dengan konstituen.

Keseluruhan kunjungan task force ke 26 provinsi lainnya ditargetkan tuntas paling lambat akhir Oktober 2026. Setelah seluruh wilayah terkonsolidasi, Hanura berencana melakukan rebranding nasional pada awal 2027. Langkah ini bukan sekadar pergantian citra, melainkan bagian dari upaya menyegarkan identitas partai di mata publik—terutama setelah sebelumnya Hanura resmi mengadopsi logo kepala singa sebagai simbol baru dalam persiapan menghadapi kontestasi 2029.

Langkah Hanura ini menarik dicermati di tengah dinamika politik nasional yang kian kompetitif. Pengamat politik menilai bahwa partai yang membangun infrastruktur kader sejak dini memiliki daya tawar lebih kuat, baik dalam negosiasi koalisi maupun dalam merebut simpati pemilih yang semakin rasional. Konsolidasi yang dimulai hampir tiga tahun sebelum pemungutan suara memberi ruang bagi kader untuk melakukan pendidikan politik, mendengarkan aspirasi warga, dan menguji calon-calon pemimpin lokal—sesuatu yang kerap terabaikan ketika partai terburu-buru dalam masa kampanye.

Bagi Provinsi Jambi, target ambisius Hanura untuk meraih satu kursi DPR RI pada Pemilu 2029 menjadi indikator keseriusan partai. Dengan struktur yang kokoh hingga tingkat bawah, partai berlogo kepala singa itu optimistis dapat menembus ambang batas parlemen di daerah yang selama ini bukan basis utama mereka. Pertanyaannya, apakah partai-partai lain akan mengikuti jejak yang sama, atau justru tetap bergantung pada siklus lima tahunan yang membuat demokrasi Indonesia kerap berjalan di tempat?