Puan Desak Penanganan Karhutla Terpadu: Keselamatan Warga Jadi Prioritas Utama

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menuntut pemerintah mengonsolidasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dalam satu komando terpadu, dengan menempatkan keselamatan serta kesehatan warga sebagai tolok ukur utama. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran akan dampak kabut asap yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan transportasi lintas wilayah.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Puan menegaskan bahwa asap karhutla bukan sekadar gangguan lingkungan, melainkan ancaman multidimensi yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Ia menyoroti perlunya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, masyarakat, hingga pengelola kawasan agar setiap dampak dapat direspons secara cepat dan tepat sasaran.

“Semakin lama titik api dibiarkan, semakin besar biaya dan sumber daya yang harus dikeluarkan untuk mengendalikannya,” ujar Puan, menggarisbawahi urgensi kecepatan respons di lapangan. Ia juga mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang tengah memproses 21 badan usaha yang lahannya terindikasi terkait karhutla di tujuh provinsi.

Data KLH per 2 September 2026 menunjukkan total area terdampak mencapai sekitar 11.404 hektare. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan Barat (tujuh), Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan (masing-masing empat), Kalimantan Tengah (tiga), serta Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau (masing-masing satu). Proses verifikasi lapangan dan pemasangan plang pengawasan tengah berjalan.

Puan menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan transparan, dengan perkembangan kasus dan sanksi yang diumumkan ke publik. Ia menilai keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan dan efek jera bagi pelaku. DPR, kata dia, akan terus mengawal proses tersebut karena dampak karhutla menjangkau berbagai sektor kehidupan.

Lebih jauh, ia mendesak pemerintah menyusun peta jalan pencegahan yang komprehensif, bukan sekadar respons musiman. “Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” tegasnya, menyiratkan kekecewaan atas pola kebakaran yang berulang setiap musim kemarau.

Bagi Indonesia, persoalan karhutla bukan hanya masalah domestik. Kabut asap lintas batas kerap memicu ketegangan diplomatik dengan negara tetangga, serta menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi sektor perkebunan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat. Integrasi penanganan yang diminta Puan dapat menjadi sinyal penguatan tata kelola lingkungan di tingkat pusat dan daerah.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah mampu menerjemahkan desakan politik ini menjadi aksi konkret di lapangan. Mampukah koordinasi antarlembaga berjalan efektif sebelum musim kering berikutnya tiba? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia benar-benar lepas dari jerat rutinitas bencana tahunan yang selama ini menghantui.