Komisi VII DPR Dorong Pemda Aktifkan Anjungan TMII sebagai Etalase Daerah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, mendesak pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali anjungan provinsi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai wahana promosi pariwisata dan budaya. Seruan ini disampaikan dalam kunjungan kerja komisi ke kawasan TMII, Kamis (18/9/2026), menyusul revitalisasi yang telah menjadikan taman seluas 150 hektare itu lebih hijau dan nyaman bagi pengunjung.

Rahayu menilai TMII bukan sekadar tempat rekreasi, melainkan etalase miniatur Indonesia yang mampu memperkenalkan kekayaan daerah kepada wisatawan yang belum sempat berkunjung langsung. "Ini jendela untuk melihat Indonesia," ujarnya, menggarisbawahi peran strategis anjungan sebagai medium diplomasi budaya antarprovinsi. Ia mencontohkan Anjungan Kalimantan Selatan yang dua tahun beruntun meraih predikat anjungan terbaik berkat kegiatan membatik, kerajinan, hingga kuliner khas.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih ada sejumlah provinsi, khususnya daerah pemekaran, yang belum memiliki anjungan. Kondisi ini dinilai menjadi celah dalam upaya memperkenalkan identitas daerah baru. Rahayu mengajak seluruh pemda untuk "berbondong-bondong menghidupi kembali" anjungan masing-masing, baik melalui penganggaran maupun program kegiatan rutin. Menurutnya, keaktifan anjungan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, bukan hanya pengelola TMII.

Revitalisasi TMII yang digarap Kementerian BUMN sejak 2022 memang telah menyulap wajah taman menjadi lebih modern. Berbagai atraksi baru seperti pertunjukan cahaya dan Bhinneka Run 2026 yang digelar Juli lalu berhasil menarik minat pengunjung. Namun, Rahayu mengingatkan bahwa atraksi semata tidak cukup; partisipasi aktif pemda adalah kunci menjaga keberlanjutan fungsi edukasi dan promosi daerah.

Bagi masyarakat Indonesia, TMII menawarkan alternatif wisata murah untuk mengenal keberagaman nusantara tanpa biaya perjalanan besar. "Tidak usah jauh-jauh, satu hari saja di Taman Mini sudah bisa melihat Indonesia," kata Rahayu, merespons tren wisata domestik yang semakin diminati. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pergerakan wisatawan nusantara sebagai penggerak ekonomi kreatif.

Dorongan Komisi VII ini sejalan dengan langkah Kementerian Kebudayaan yang sebelumnya mendorong revitalisasi anjungan sebagai etalase daerah. Pemerintah Provinsi Jakarta bahkan telah menganggarkan Rp50 miliar untuk revitalisasi Anjungan Jakarta dengan sentuhan digital. Namun, kesenjangan partisipasi antarprovinsi masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemda.

Ke depan, pertanyaannya adalah bagaimana insentif bagi pemda yang aktif mengelola anjungan, serta sanksi atau evaluasi bagi yang mangkir. Akankah TMII menjadi sekadar taman hiburan, atau benar-benar menjadi cermin keberagaman yang hidup? Jawabannya terletak pada kemauan politik para kepala daerah untuk menjadikan anjungan sebagai prioritas, bukan pelengkap.