Taiwan Tegaskan Haknya di Forum Pasifik: Peringatan Keras untuk China

KOROR, PALAU — Taiwan dengan tegas membela keikutsertaannya dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang tengah berlangsung di Palau, menyusul peringatan dari utusan khusus China. Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, menegaskan bahwa Taiwan telah menjadi bagian dari forum tersebut selama lebih dari tiga dekade dan tidak seharusnya dikecualikan hanya karena tekanan Beijing.

Pernyataan ini muncul setelah Qian Bo, utusan khusus China untuk urusan kepulauan Pasifik, melontarkan ancaman akan adanya "konsekuensi" tanpa merinci, pasca kehadiran Lin pada upacara pembukaan forum, Senin (31/8). Dalam konferensi pers pada Selasa (1/9), Lin menilai sikap diplomat China tersebut pada dasarnya adalah bentuk intimidasi. "Apa yang dia perjuangkan pada dasarnya adalah ancaman," ujarnya, menegaskan bahwa Taiwan adalah mitra pembangunan yang sah dan telah berkontribusi nyata bagi penguatan kapasitas negara-negara Pasifik.

Ketegangan ini menyoroti perebutan pengaruh yang semakin memanas di kawasan Pasifik, yang selama ini menjadi arena kompetisi antara China dan kekuatan Barat, termasuk Australia dan Selandia Baru. China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak segan menggunakan kekuatan untuk menyatukannya, terus berupaya mengeluarkan Taiwan dari berbagai forum internasional. Namun, Taiwan justru menunjukkan resistensi dengan memperkuat hubungan diplomatiknya, meskipun hanya tiga dari 18 negara anggota PIF yang memiliki hubungan resmi dengannya.

Menariknya, Taiwan bukanlah mitra dialog seperti China, Jepang, atau Amerika Serikat, melainkan mitra pembangunan formal yang diakui oleh anggota forum. Status ini memberikan legitimasi bagi Taiwan untuk berpartisipasi aktif, meskipun di bawah bayang-bayang tekanan diplomatik Beijing. Lin sendiri optimistis mengenai kelanjutan partisipasi Taiwan, terutama saat Selandia Baru menjadi tuan rumah forum tahun depan, meskipun Wellington tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi strategis. Sebagai negara dengan kepentingan di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia perlu mencermati bagaimana persaingan pengaruh antara China dan kekuatan lain berdampak pada stabilitas regional. Kehadiran Taiwan di forum-forum multilateral seperti PIF dapat menjadi preseden bagi negara-negara kecil untuk menolak dominasi kekuatan besar, sebuah prinsip yang sejalan dengan semangat ASEAN dalam menjaga keseimbangan dan kemandirian kawasan.

Lin juga menegaskan bahwa keputusan mengenai partisipasi Taiwan harus sepenuhnya berada di tangan negara-negara anggota forum, bukan ditentukan oleh tekanan eksternal. "Kita tidak boleh berkompromi hanya karena intimidasi China," tegasnya, menekankan bahwa Taiwan akan terus memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat dan berkontribusi pada pembangunan di Pasifik.

Langkah Taiwan ini menunjukkan strategi diplomasi yang semakin percaya diri, memanfaatkan forum multilateral untuk menegaskan eksistensinya di tengah upaya isolasi oleh Beijing. Namun, pertanyaan besarnya adalah: apakah negara-negara Pasifik, yang sebagian besar bergantung pada bantuan ekonomi China, akan berani melawan tekanan Beijing demi mempertahankan inklusivitas forum? Atau justru Taiwan harus bersiap menghadapi konsekuensi yang lebih nyata dari ancaman China?