Laporan PBB: Target 1,5°C Tak Lagi Realistis, Dunia Harus Bersiap pada Skenario Terburuk

Dunia dipastikan akan melampaui ambang batas pemanasan global 1,5 derajat Celsius pada awal dekade berikutnya, sebuah tonggak yang selama lebih dari satu dekade diperjuangkan untuk dicegah. Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pekan ini menegaskan bahwa target tersebut tidak lagi realistis, seiring dengan terus meningkatnya emisi gas rumah kaca dan laju pemanasan yang semakin cepat.

Proyeksi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Bagi negara-negara kepulauan di Pasifik, seperti Palau dan Vanuatu, ini adalah ancaman eksistensial. Kenaikan permukaan laut yang semakin cepat telah menggerus garis pantai dan memaksa warga untuk berpindah. Presiden Palau, Surangel Whipps Jr., dalam pernyataannya yang penuh emosi, mengatakan bahwa seruan untuk ambisi yang lebih besar tidak lagi cukup; yang dibutuhkan sekarang adalah peningkatan kemauan politik dan investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk masa depan yang aman bagi iklim.

Laporan PBB itu sendiri mengakui adanya secercah harapan: overshoot 1,5°C bisa bersifat sementara. Jika negara-negara di dunia menggandakan upaya untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi sumber emisi lainnya, puncak pemanasan bisa ditekan hingga 1,8°C. Setelah itu, dengan menggunakan metode penyerapan karbon, suhu global dapat diturunkan kembali ke level 1,5°C atau di bawahnya pada akhir abad ini. Namun, skenario ini menuntut aksi yang jauh lebih cepat dan masif daripada yang terjadi saat ini.

Saat ini, suhu bumi sudah sekitar 1,4°C lebih hangat dibandingkan era pra-industri. Dampaknya sudah terasa nyata: Inggris memperingatkan potensi kelangkaan pangan akibat kekeringan bersejarah, kebakaran hutan melanda wilayah baru di Prancis dan Spanyol, gletser mencair dengan cepat, dan lautan mencatat suhu terpanas sepanjang sejarah. Fenomena El Niño yang sedang berkembang di Pasifik diperkirakan akan membawa gangguan besar pada pola cuaca global. Setiap kenaikan sepersekian derajat akan memperburuk situasi.

Bagi Indonesia, laporan ini menjadi alarm yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai lebih dari 99.000 kilometer, Indonesia berada di garis depan krisis iklim. Kenaikan permukaan laut mengancam jutaan penduduk pesisir, sementara perubahan pola curah hujan berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi. Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mencapai net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, namun implementasi di lapangan masih jauh dari kata memadai. Transisi energi dari batubara ke energi terbarukan, misalnya, masih berjalan lambat karena berbagai hambatan ekonomi dan politik.

Perjanjian Paris 2015, yang diratifikasi oleh hampir semua negara, menetapkan tujuan untuk menjaga pemanasan global tetap di bawah 2 derajat Celsius dan mengupayakan batas 1,5 derajat Celsius. Target ini lahir dari tekanan kuat negara-negara kepulauan Pasifik yang menganggapnya sebagai syarat untuk bertahan hidup. Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa 1,5 derajat Celsius adalah batas suhu utama yang harus dipatuhi negara-negara. Keputusan ini membuka peluang bagi warga negara untuk menuntut pemerintahnya jika dianggap lalai dalam aksi iklim. Pada Mei lalu, mayoritas negara di Majelis Umum PBB mendukung putusan tersebut, menambah tekanan hukum dan moral bagi para pemimpin dunia.

Kegagalan menahan pemanasan di angka 1,5 derajat Celsius bukan berarti dunia harus menyerah. Justru, setiap kenaikan suhu tambahan akan membawa konsekuensi yang semakin parah. Jika suhu terus naik melewati 1,5 derajat Celsius, ada risiko memicu titik kritis iklim, seperti mencairnya lapisan es Greenland dan Antartika Barat, runtuhnya arus laut yang mendistribusikan panas di Atlantik, atau berubahnya hutan Amazon menjadi sumber emisi karbon. Semua ini adalah perubahan yang tidak dapat dipulihkan dalam skala waktu manusia.

Di tengah kabar buruk ini, ada kemajuan yang patut dicatat. Energi surya dan kendaraan listrik mengalami pertumbuhan pesat. Menurut Climate Action Tracker, Perjanjian Paris telah berhasil menghindari pemanasan sekitar 1 derajat Celsius. Dunia yang tadinya diproyeksikan memanas 3,6 derajat Celsius pada 2100, kini berada di jalur menuju 2,6 derajat Celsius. Namun, emisi global masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan; hanya mencapai titik datar. Para pemimpin dunia harus segera mengambil langkah konkret untuk memotong emisi secara drastis guna menjaga target net-zero 2050 tetap hidup.

Untuk menurunkan suhu kembali ke bawah 1,5 derajat Celsius, dunia tidak hanya perlu mengurangi emisi, tetapi juga menarik karbon dioksida dari atmosfer dalam jumlah besar. Penanaman pohon dan restorasi alam menjadi opsi utama, namun teknologi seperti pelapukan batuan atau peningkatan alkalinitas laut juga mulai dipertimbangkan, meskipun efektivitasnya dalam skala besar belum terbukti dan berisiko. Pertanyaan besarnya adalah apakah dunia memiliki kemauan politik dan sumber daya untuk melakukannya secara adil dan merata, terutama bagi negara berkembang yang paling rentan terdampak.

Menjelang COP31 yang akan digelar di Turki pada November mendatang, Australia akan memimpin negosiasi iklim. Negara-negara akan berupaya menjaga target 1,5 derajat Celsius tetap relevan, meskipun telah terjadi overshoot. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia, memiliki peran krusial dalam upaya penyerapan karbon global. Namun, deforestasi yang masih tinggi dan kebakaran hutan yang berulang menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Akankah Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat transisi energi dan menjaga hutan sebagai aset iklim? Atau justru akan terjebak dalam kepentingan ekonomi jangka pendek? Masa depan iklim dunia, sebagiannya, bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.